Menu ✖

Mode Gelap
DPRD Pati Pastikan 61 Desa Masuk Persiapan Pilkades Serentak 2027 Komisi D DPRD Pati Pastikan Polemik TK Pertiwi Tegalharjo Diselesaikan Lewat Mediasi DPRD Pati: Ormas Harus Jadi Jembatan Aspirasi Masyarakat dan Pemerintah Kenaikan Insentif RT/RW, DPRD Pati Soroti Kapasitas Fiskal Daerah Narso Dorong Pemerintahan Desa Lebih Terbuka dan Akuntabel Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027

Advertorial

Upaya Dongkrak PAD dari Sektor Perikanan, Pemkab Pati Butuh Payung Hukum Jelas

badge-check


					Upaya Dongkrak PAD dari Sektor Perikanan, Pemkab Pati Butuh Payung Hukum Jelas Perbesar

PATI, umbara.co.id – Pemerintah Kabupaten Pati terus mencari celah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui sektor perikanan. Hal ini mengemuka dalam Forum Perangkat Daerah yang membahas rencana kerja tahun 2027, Jumat (13/3/2026).

Dorongan peningkatan PAD tersebut dilatarbelakangi oleh menurunnya kontribusi sektor perikanan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu penyebab utamanya adalah perubahan kewenangan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana yang kini berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin gegabah dalam mencari sumber pendapatan baru. Menurutnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penarikan potensi PAD harus memiliki dasar hukum yang kuat.

Ia menyebut, peluang peningkatan pendapatan sebenarnya masih terbuka, seperti dari sektor perikanan tangkap maupun komoditas garam. Namun, langkah tersebut perlu melalui kajian mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

“Potensi itu ada, tetapi tidak bisa langsung diterapkan. Harus dikaji dulu supaya tidak membebani nelayan maupun pelaku usaha,” jelasnya.

Muslihan juga menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting sebelum kebijakan tersebut dijalankan. Hal ini untuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di sektor perikanan.

Komisi B, lanjutnya, pada prinsipnya mendukung berbagai inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah, selama tetap berpihak pada masyarakat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

DPRD Pati Pastikan 61 Desa Masuk Persiapan Pilkades Serentak 2027

3 Oktober 2026 - 13:20 WIB

Komisi D DPRD Pati Pastikan Polemik TK Pertiwi Tegalharjo Diselesaikan Lewat Mediasi

3 Oktober 2026 - 13:19 WIB

DPRD Pati: Ormas Harus Jadi Jembatan Aspirasi Masyarakat dan Pemerintah

3 Oktober 2026 - 13:18 WIB

Kenaikan Insentif RT/RW, DPRD Pati Soroti Kapasitas Fiskal Daerah

3 Oktober 2026 - 13:00 WIB

Narso Dorong Pemerintahan Desa Lebih Terbuka dan Akuntabel

3 Oktober 2026 - 11:50 WIB

Trending di Advertorial