Menu ✖

Mode Gelap
Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027 Suwarno: BPD Harus Aktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Temuan di SPPG Harus Ditangani, DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh Abid Tekankan Prioritas Pembangunan Jalan Harus Sesuai Kondisi Lapangan Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus Anggaran Infrastruktur Harus Tepat Sasaran, DPRD Pati Soroti Prioritas Pembangunan Jalan

Advertorial

Yeti Kristianti: Negara Harus Hadir Nyata untuk Kesejahteraan Nelayan Tradisional Pati

badge-check


					Yeti Kristianti: Negara Harus Hadir Nyata untuk Kesejahteraan Nelayan Tradisional Pati Perbesar

PATI – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Gerindra, Yeti Kristianti, menegaskan pentingnya penguatan kebijakan daerah yang mampu memberikan perlindungan bagi nelayan dan petani garam. Menurutnya, masyarakat pesisir merupakan kelompok yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan aktivitasnya.

Yeti mengatakan kehidupan nelayan dan petani garam sangat dipengaruhi oleh faktor alam yang tidak dapat diprediksi, seperti cuaca ekstrem, gelombang tinggi, hingga perubahan musim. Kondisi tersebut sering kali berdampak pada menurunnya hasil produksi dan pendapatan keluarga.

Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat pesisir agar mereka dapat menjalankan usahanya dengan lebih tenang.

“Nelayan dan petani garam memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan serta perekonomian daerah. Sudah seharusnya mereka mendapatkan perhatian melalui kebijakan yang mampu memberikan rasa aman dan perlindungan ketika menghadapi berbagai risiko dalam bekerja,” ujar Yeti.

Politisi Fraksi Gerindra tersebut juga menilai perlindungan tidak hanya berbentuk bantuan saat terjadi musibah, tetapi harus diwujudkan melalui program yang berkelanjutan, seperti peningkatan akses permodalan, penguatan kelembagaan nelayan, perlindungan sosial, hingga kemudahan memperoleh sarana dan prasarana penunjang usaha.

Menurutnya, keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pesisir akan menjadi modal penting dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga keberlangsungan sektor perikanan dan produksi garam di Kabupaten Pati.

“Kebijakan yang disusun harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir. Dengan perlindungan yang memadai, nelayan dan petani garam dapat bekerja lebih produktif serta memiliki kepastian dalam menjalankan mata pencahariannya,” katanya.

Yeti menambahkan DPRD Kabupaten Pati akan terus mengawal berbagai program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan dan petani garam, sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Pati terus meningkat.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027

2 Oktober 2026 - 14:39 WIB

Suwarno: BPD Harus Aktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

2 Oktober 2026 - 14:37 WIB

Temuan di SPPG Harus Ditangani, DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh

2 Oktober 2026 - 13:07 WIB

Abid Tekankan Prioritas Pembangunan Jalan Harus Sesuai Kondisi Lapangan

2 Oktober 2026 - 12:41 WIB

Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus

1 Oktober 2026 - 15:40 WIB

Trending di Advertorial