PATI – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya dinilai dari hasil audit, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan oleh warga.
Ali mengatakan opini WTP merupakan indikator penting dalam menunjukkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut harus menjadi sarana untuk memperkuat efektivitas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Target memperoleh kembali opini WTP tentu menjadi harapan bersama. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan anggaran daerah mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai hasil evaluasi yang diberikan BPK harus dijadikan bahan pembelajaran bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, meningkatkan kedisiplinan administrasi, serta memperkuat pengawasan internal.
Menurut Ali, setiap rekomendasi hasil pemeriksaan perlu segera ditindaklanjuti agar kelemahan yang masih ditemukan tidak kembali terulang pada tahun anggaran berikutnya.
“Setiap OPD harus memiliki komitmen yang sama dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Kepatuhan terhadap aturan, ketelitian administrasi, dan pengawasan yang baik menjadi kunci untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah,” katanya.
Ia juga berharap pengelolaan APBD semakin berorientasi pada program-program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Ali menegaskan DPRD Kabupaten Pati akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar penggunaan anggaran berlangsung secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah benar-benar memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Ketika tata kelola keuangan semakin baik, kepercayaan publik akan meningkat dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.
(ADV)
