PATI – Keterbatasan anggaran yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati mendapat perhatian dari Komisi A DPRD Kabupaten Pati. Anggota Komisi A DPRD Pati dari Fraksi Demokrat, Suharmanto, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati segera mengambil langkah konkret agar pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
Menurut Suharmanto, pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu layanan dasar yang setiap hari dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu, segala kebutuhan operasional yang berkaitan dengan pelayanan tersebut harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Administrasi kependudukan menyangkut hak masyarakat. Dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen lainnya menjadi syarat dalam berbagai urusan, sehingga pelayanan tidak boleh terganggu karena persoalan anggaran,” ujarnya.
Ia mengatakan DPRD melalui Komisi A akan terus mengawal persoalan tersebut dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah agar kebutuhan anggaran yang mendesak dapat segera dipenuhi sesuai kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, penyelesaian persoalan anggaran tidak hanya bertujuan menjaga kelancaran pelayanan, tetapi juga mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah.
“Kami berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelayanan Disdukcapil tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat harus menunggu lebih lama atau mengalami kesulitan memperoleh dokumen kependudukan akibat keterbatasan anggaran. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas Suharmanto.
Politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan bahwa Komisi A DPRD Pati siap mendukung berbagai upaya pembahasan bersama pemerintah daerah guna mencari solusi terbaik, sehingga pelayanan administrasi kependudukan tetap berlangsung secara cepat, efektif, dan memberikan kepastian bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati.
(ADV)
