PATI, umbara.co.id – Rencana pengadaan buku pelajaran menjelang tahun ajaran baru 2026/2027 menjadi perhatian Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Sekolah diharapkan tidak menjadikan pembelian buku sebagai pungutan yang membebani orang tua siswa.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati, menegaskan bahwa kebutuhan buku memang penting untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan keberatan.
“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa orang tuanya merasa terbebani oleh biaya tambahan. Karena itu, sekolah perlu mencari solusi terbaik terkait kebutuhan buku dengan tetap berpedoman pada aturan dari Disdikbud,” kata Endah.
Ia menilai setiap sekolah memiliki karakteristik dan kemampuan wali murid yang berbeda. Oleh sebab itu, kebijakan terkait pengadaan buku tidak bisa disamaratakan tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Menurut Endah, koordinasi antara sekolah, komite sekolah, dan orang tua perlu diperkuat agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar melalui kesepahaman bersama.
“Komunikasi menjadi kunci. Saya berharap sekolah selalu melibatkan komite sebagai representasi orang tua dalam membahas berbagai kebutuhan pendidikan. Dengan cara itu, setiap persoalan bisa diselesaikan melalui musyawarah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Ia berharap Disdikbud Kabupaten Pati segera mengeluarkan pedoman yang jelas sehingga seluruh sekolah memiliki arah yang sama dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran tanpa menambah beban biaya bagi keluarga siswa.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, dan tetap berpihak kepada kepentingan peserta didik. Pendidikan harus menjadi ruang yang memberikan harapan, bukan justru menambah kekhawatiran bagi orang tua,” pungkas Endah.
(ADV)
