PATI, umbara.co.id — Persoalan harga telur yang masih rendah mendorong DPRD Kabupaten Pati meminta pemerintah memperkuat penyerapan hasil produksi peternak lokal. Langkah tersebut dinilai penting agar peternak tidak hanya mampu mempertahankan produksi, tetapi juga memiliki kepastian dalam memasarkan hasil ternaknya.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyampaikan hal itu usai menemui ratusan peternak ayam petelur yang menggelar aksi di depan Pendopo Kabupaten Pati, Senin (10/8/2026).
Menurut Ali, penyelesaian persoalan peternak tidak cukup hanya dilakukan melalui intervensi terhadap harga telur. Pemerintah juga perlu membuka akses pasar yang lebih luas sehingga produksi telur dari peternak daerah dapat terserap secara maksimal.
“Peternak jangan sampai terus memproduksi, tetapi saat hasilnya sudah ada justru kesulitan mencari pasar. Karena itu, yang perlu diperkuat adalah bagaimana produksi mereka bisa terserap dengan baik,” ujarnya.
Ali mengatakan, kebutuhan telur dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai program pemerintah maupun lembaga di daerah dapat diarahkan untuk menggunakan produk peternak Pati. Kebijakan tersebut dinilai dapat sekaligus menjaga perputaran ekonomi agar tetap berada di daerah.
Ia menegaskan, jika kebutuhan telur tersedia di Pati, maka produk lokal seharusnya menjadi salah satu pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Kalau kebutuhan telur ada di Pati, sebisa mungkin dipenuhi dari peternak Pati. Dengan begitu, ekonomi daerah ikut bergerak dan peternak memiliki kepastian pasar,” katanya.
Namun, Ali mengingatkan agar peningkatan penyerapan tetap memperhatikan harga yang diterima peternak. Penyerapan yang besar tidak akan menyelesaikan persoalan apabila harga jual masih berada pada tingkat yang tidak memberikan keuntungan bagi peternak.
Untuk itu, DPRD Pati akan mendorong terbentuknya komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, peternak, serta pihak-pihak yang membutuhkan pasokan telur. Harapannya, dapat terbentuk pola kerja sama yang jelas dan berlangsung secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Candra memastikan pemerintah daerah akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan berkoordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami akan panggil SPPG untuk penyerapan telur di Pati,” kata Candra.
Ia menilai optimalisasi penyerapan telur dari peternak lokal dapat menjadi salah satu langkah untuk membantu mengurangi tekanan harga yang saat ini dirasakan peternak.
DPRD Pati berharap upaya tersebut tidak berhenti sebagai langkah sementara. Penyerapan produk lokal diharapkan dapat menjadi pola yang berjalan secara konsisten, sehingga peternak memiliki kepastian pasar dan keberlangsungan usaha peternakan ayam petelur di Kabupaten Pati dapat terjaga.
(ADV)
