PATI, umbara.co.id — Pemerintah Kabupaten Pati diminta lebih aktif menangani persoalan pendangkalan sungai yang terjadi di sejumlah wilayah. DPRD Pati menilai upaya normalisasi tidak seharusnya hanya mengandalkan program dari pemerintah pusat maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan sedimentasi sungai perlu ditangani secara cepat sebelum menimbulkan persoalan yang lebih besar. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan untuk melakukan pengerukan ketika kondisi sungai mulai menunjukkan tanda-tanda pendangkalan.
“Karena kalau sungainya dangkal pasti biasanya akan banjir, kita tidak bisa mengandalkan normalisasi dari pemerintah pusat atau dari BBWS saja. Harus ikut melakukan penanganan,” ujar Ali.
Ia menilai normalisasi sungai semestinya menjadi bagian dari langkah pencegahan banjir. Pemerintah daerah tidak perlu menunggu terjadinya bencana untuk kemudian melakukan pengerukan. Pemeliharaan secara berkala dinilai lebih efektif dalam menjaga kapasitas aliran sungai.
“Jangan sampai penanganannya baru dilakukan setelah banjir terjadi. Kalau sudah tahu ada pendangkalan, sebaiknya segera dilakukan pengerukan sesuai prioritas,” katanya.
Ali juga mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sungai. Menurutnya, kondisi sungai di satu wilayah dapat berdampak terhadap daerah lain sehingga penanganannya membutuhkan perencanaan bersama.
“Harus ada koordinasi. Sungai ini tidak hanya persoalan satu wilayah, karena ketika alirannya terganggu dampaknya bisa dirasakan sampai ke wilayah lain,” jelasnya.
Dampak pendangkalan, lanjut Ali, tidak hanya berkaitan dengan ancaman banjir di permukiman. Sektor pertanian juga berpotensi terdampak ketika sungai tidak mampu menampung debit air sehingga meluap ke area persawahan.
Karena itu, Ali mengapresiasi langkah Pemkab Pati yang telah menyediakan dua unit excavator baru untuk mendukung normalisasi puluhan sungai. Keberadaan alat tersebut dinilai dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kondisi sungai yang membutuhkan penanganan segera.
“Pemerintah daerah harus punya kemampuan untuk bergerak cepat. Tidak harus selalu menunggu program dari atas, apalagi kalau persoalannya sudah terlihat di lapangan,” tegasnya.
Ia berharap penggunaan alat berat tersebut didukung pemetaan kondisi sungai secara berkala. Dengan demikian, pengerukan dapat diarahkan ke titik-titik yang memiliki tingkat pendangkalan tinggi dan berpotensi menimbulkan banjir.
DPRD Pati berharap pola penanganan sungai ke depan tidak hanya bersifat reaktif setelah banjir terjadi. Upaya normalisasi yang terencana dan dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan banjir sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pertanian.
(ADV)
