PATI, umbara.co.id — Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pati mendapat perhatian DPRD karena tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berpotensi berdampak pada penerimaan negara dari sektor cukai. Pengawasan terhadap produk tembakau tanpa pita cukai pun dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan cukai menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Karena itu, peredaran rokok yang tidak memenuhi ketentuan harus ditekan agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara.
“Kalau rokok beredar tanpa pita cukai, negara tentu tidak mendapatkan penerimaan sebagaimana mestinya. Karena itu, peredarannya harus terus ditekan,” ujar Teguh.
Politisi Fraksi PDIP tersebut menilai persoalan rokok ilegal tidak cukup diselesaikan melalui kegiatan penertiban. Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan agar konsumen maupun pelaku usaha memahami dampak dari peredaran dan perdagangan produk yang tidak sesuai ketentuan.
Menurutnya, masyarakat perlu didorong untuk lebih selektif dalam membeli maupun menjual produk tembakau. Kesadaran tersebut dinilai dapat membantu memutus rantai distribusi rokok ilegal dari tingkat bawah.
“Pencegahan juga penting. Masyarakat perlu mengetahui bahwa memilih dan menjual produk yang sesuai ketentuan turut membantu menjaga penerimaan negara,” katanya.
Teguh juga meminta pemerintah daerah bersama aparat terkait memperkuat koordinasi pengawasan. Pemantauan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada lokasi yang berpotensi menjadi jalur distribusi dan titik penjualan rokok ilegal.
Ia menegaskan DPRD Pati mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak aturan untuk menekan peredaran rokok ilegal. Pengawasan, menurutnya, perlu dilakukan secara rutin dan tidak hanya ketika ada operasi tertentu.
“Yang terpenting bukan hanya melakukan penindakan sesaat, tetapi bagaimana pengawasan itu berjalan terus dan mampu mencegah peredaran kembali,” pungkasnya.
(ADV)
