PATI, umbara.co.id – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati dalam rangka menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum bagi jajaran legislatif untuk mencermati arah pembangunan nasional dan kaitannya dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung Jumat (14/8/2026) dan diikuti pimpinan serta anggota DPRD Pati, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta 21 camat se-Kabupaten Pati.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan kebijakan nasional pada akhirnya harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat daerah.
“Yang paling penting dari setiap kebijakan pemerintah adalah dampaknya kepada masyarakat. Apa yang menjadi program nasional harus bisa diterjemahkan sesuai kebutuhan daerah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Pati,” ujar Ali Badrudin.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tantangan untuk memastikan berbagai kebijakan yang berasal dari pusat tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi dapat diwujudkan melalui program yang konkret.
Ali menilai kebutuhan masyarakat di setiap wilayah Pati juga memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan kondisi dan potensi masing-masing wilayah.
“Pati ini wilayahnya luas dan karakter masyarakatnya beragam. Kebutuhan masyarakat di wilayah pertanian tentu tidak selalu sama dengan masyarakat pesisir. Begitu juga persoalan di perkotaan dan pedesaan. Ini harus menjadi pertimbangan dalam menerjemahkan kebijakan nasional,” jelasnya.
Ia menambahkan, kehadiran 21 camat dalam agenda tersebut memiliki arti penting karena jajaran kecamatan merupakan salah satu bagian pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menurut Ali, koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, OPD dan kecamatan harus terus diperkuat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
“Camat memiliki peran penting karena mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Masukan dari bawah harus menjadi bahan dalam menentukan kebijakan pembangunan, sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab persoalan yang ada,” katanya.
Ali juga menegaskan DPRD Pati akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar anggaran dan kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“DPRD tentu akan mengawal dari sisi kebijakan, penganggaran dan pengawasan. Kita ingin setiap program yang dijalankan pemerintah daerah memiliki orientasi yang jelas, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap pesan yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan dapat menjadi dorongan bagi seluruh unsur pemerintahan di Pati untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat koordinasi.
“Pembangunan itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Pemerintah pusat, daerah, DPRD sampai jajaran kecamatan harus memiliki semangat yang sama. Tujuannya satu, bagaimana pembangunan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Ali.
(ADV)
