PATI, umbara.co.id — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati dinilai membutuhkan pengawalan yang konsisten agar tujuan program benar-benar dirasakan masyarakat. Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, menyebut dirinya mendapat mandat dari Sudaryono untuk ikut memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan sebagaimana mestinya.
Mandat tersebut menjadi salah satu dasar bagi Hardi untuk ikut memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG di Pati. Baginya, program pemenuhan gizi tidak cukup hanya dilihat dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat.
“Saya mendapat mandat untuk ikut mengawal program ini di Pati. Karena itu, saya ingin memastikan pelaksanaannya benar-benar berjalan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang bisa dirasakan,” kata Hardi.
Ia menilai keberadaan program MBG membawa tanggung jawab besar karena menyangkut kebutuhan gizi anak-anak. Setiap proses, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga makanan sampai kepada penerima, menurutnya perlu mendapatkan perhatian.
Hardi juga membuka ruang agar berbagai masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi. Keluhan yang muncul, kata dia, semestinya tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan program.
“Kalau ada kekurangan, jangan ditutup-tutupi. Justru harus menjadi bahan evaluasi supaya kualitas pelaksanaan MBG di Pati semakin baik,” ujarnya.
Menurutnya, pengawalan lintas pihak diperlukan agar program nasional tersebut memiliki dampak yang lebih besar. DPRD, SPPG, pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya memiliki peran masing-masing untuk memastikan tujuan pemenuhan gizi dapat tercapai.
Hardi berharap pelaksanaan MBG di Kabupaten Pati ke depan semakin tertata. Ia ingin program tersebut benar-benar menjadi investasi bagi kualitas generasi muda, bukan sekadar agenda penyaluran makanan.
(ADV)
