PATI, umbara.co.id – Di balik besarnya kebutuhan telur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), terdapat pekerjaan lain yang tidak kalah penting, yakni memastikan jalur penyerapan tidak hanya terbuka bagi kelompok tertentu.
Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, Yeti Kristianti, mengingatkan agar proses tersebut disusun dengan komunikasi yang jelas. Ia tidak ingin muncul persoalan baru karena sebagian peternak menganggap dirinya tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam memasok telur untuk kebutuhan SPPG.
Menurut Yeti, Kabupaten Pati memiliki banyak peternak dan komunitas unggas yang tersebar di berbagai daerah. Kondisi itu harus menjadi pertimbangan ketika menyusun pola pengadaan telur untuk MBG.
“Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi justru berkembang menjadi salah persepsi. Semua kelompok peternak perlu memahami bagaimana mekanisme penyerapan dilakukan dan siapa saja yang dapat memasok,” kata Yeti.
Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam konteks tindak lanjut audiensi antara Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati dengan pemerintah daerah, mitra SPPG, Korcam SPPI MBG, serta Forkopimda.
Yeti menilai keterbukaan informasi menjadi kunci. Jika hanya sebagian kelompok yang mengetahui mekanisme penyerapan sementara kelompok lain tidak mendapatkan informasi yang sama, potensi kesalahpahaman akan semakin besar.
“Yang harus dijaga adalah jangan sampai ada peternak yang merasa tidak pernah diajak berkomunikasi, sementara di sisi lain ada kelompok yang sudah berjalan memasok. Ini yang harus diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Ia pun mendorong adanya pendataan peternak dan kelompok unggas berdasarkan wilayah. Langkah tersebut dinilai dapat membantu memetakan kapasitas produksi sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan SPPG di masing-masing daerah.
Dengan pola tersebut, kata Yeti, penyerapan telur dapat dilakukan secara lebih terukur tanpa mengesampingkan keberadaan peternak kecil maupun komunitas yang belum tergabung dalam asosiasi besar.
“Kalau datanya jelas dan komunikasinya terbuka, tidak akan ada kesan bahwa penyerapan hanya milik satu kelompok. Semua punya peluang sepanjang memenuhi kebutuhan dan mekanisme yang ditetapkan,” tuturnya.
Yeti berharap persoalan penyerapan telur MBG di Pati dapat menjadi momentum untuk membangun sistem kerja sama yang lebih tertata antara peternak, asosiasi, koperasi, dan SPPG.
“Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan jarak di antara sesama peternak. Yang paling penting sekarang adalah menyatukan komunikasi dan memastikan tidak ada kelompok yang terabaikan,” pungkasnya.
(ADV)
