PATI, umbara.co.id — Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan plafon anggaran sektor perekonomian Kabupaten Pati. Komisi B DPRD Pati berharap dukungan anggaran tidak berhenti pada program administratif, tetapi mampu membuka ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk berkembang.
Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi Golkar, Kamari, mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, program pemberdayaan perlu dirancang sesuai kebutuhan pelaku usaha di lapangan.
“UMKM harus mendapatkan pendampingan yang nyata. Tidak cukup hanya memberikan pelatihan, tetapi juga perlu membantu mereka dalam pemasaran, pengembangan produk, sampai memperluas akses pasar,” kata Kamari.
Komisi B menyetujui usulan plafon anggaran Bagian Perekonomian dalam pembahasan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Pembahasan tersebut kemudian menjadi bagian dari agenda rapat paripurna DPRD Pati.
Menurut Kamari, peluang pengembangan UMKM di Pati cukup besar karena pelaku usaha tersebar di berbagai sektor. Mulai dari kuliner, kerajinan, perdagangan, hingga usaha berbasis potensi lokal.
Namun, ia menilai masih diperlukan intervensi pemerintah agar produk UMKM memiliki daya saing lebih kuat. Salah satunya melalui fasilitasi legalitas usaha, peningkatan kualitas kemasan, pemasaran digital, serta akses terhadap pasar yang lebih luas.
“Yang dibutuhkan pelaku UMKM adalah ekosistem. Ketika produknya bagus, tetapi pemasaran dan akses pasarnya terbatas, perkembangan usahanya juga akan sulit maksimal,” jelasnya.
Kamari berharap alokasi anggaran perekonomian dapat diarahkan pada program yang hasilnya dapat diukur. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu memiliki indikator yang jelas untuk melihat apakah program pemberdayaan benar-benar meningkatkan kapasitas dan pendapatan pelaku UMKM.
Selain pemberdayaan UMKM, Komisi B juga memberikan perhatian terhadap program pengendalian inflasi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa dibebani kenaikan harga yang berlebihan.
Kamari menegaskan DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program setelah anggaran disepakati. Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekonomi daerah pada akhirnya harus terlihat dari meningkatnya aktivitas usaha dan membaiknya kesejahteraan masyarakat.
“Kalau UMKM semakin kuat, perputaran ekonomi di tingkat masyarakat juga akan semakin hidup. Itu yang harus menjadi salah satu ukuran keberhasilan program perekonomian daerah,” tandasnya.
(ADV)
