PATI, umbara.co.id — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pati mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Pati dari Fraksi PKB, Kastomo, dalam pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Pati.
Menurut Kastomo, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian pemerintah. Namun, strategi tersebut tidak semestinya ditempuh dengan membebani masyarakat melalui kenaikan pajak maupun retribusi.
“Yang perlu dilakukan adalah memperluas basis penerimaan dan mengoptimalkan potensi yang sudah dimiliki daerah. Jangan sampai masyarakat menjadi tumpuan utama ketika pemerintah ingin meningkatkan PAD,” ujar Kastomo.
Ia menyebut pengelolaan aset daerah, optimalisasi pajak dan retribusi, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menjadi bagian dari strategi tersebut.
Kastomo juga meminta Pemkab Pati menyusun peta potensi pendapatan daerah secara lebih terukur sehingga setiap sumber penerimaan dapat dikelola secara maksimal.
“Kalau potensi yang sudah ada dikelola dengan baik, ruang untuk meningkatkan pendapatan daerah sebenarnya masih terbuka,” katanya.
Selain pendapatan, Fraksi PKB meminta pemerintah memperhatikan kualitas belanja. Efisiensi harus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Kastomo menambahkan, kemandirian fiskal tidak dapat dibangun hanya melalui kebijakan tahunan. Diperlukan strategi jangka menengah dan panjang agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi secara bertahap.
(ADV)
