PATI, umbara.co.id — Petani garam di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, menghadapi kendala produksi di tengah harga garam yang berada pada kisaran Rp780 hingga Rp800 per kilogram. Terbatasnya pasokan air laut membuat potensi ekonomi dari harga tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Sadikin, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, harga yang cukup baik seharusnya dapat menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi, tetapi kendala bahan baku justru menghambat aktivitas di tambak.
“Ketika harga cukup bagus, seharusnya petani bisa meningkatkan produksi. Tetapi sekarang masalahnya justru air laut sulit masuk ke tambak,” ujar Sadikin.
Lebih dari 300 hektare lahan tambak garam di Batangan dilaporkan terdampak rendahnya pasokan air laut. Petani harus menunggu kondisi pasang kembali memungkinkan agar dapat mengisi petakan tambak.
Sebagian petani juga berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan menggunakan pompa secara mandiri. Namun, penggunaan peralatan tersebut membutuhkan biaya tambahan dan belum tentu dapat menjangkau seluruh kebutuhan produksi.
Sadikin menilai situasi tersebut memperlihatkan pentingnya keberadaan infrastruktur pengairan yang mampu mendukung aktivitas tambak. Akses air yang lancar dinilai dapat membantu petani memanfaatkan kondisi harga ketika peluang pasar sedang terbuka.
“Kalau akses airnya lancar, petani memiliki kesempatan lebih besar untuk memanfaatkan harga yang ada. Karena itu, saluran air harus diperhatikan,” katanya.
Ia mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan pemeriksaan terhadap jaringan saluran yang menjadi akses air laut menuju kawasan tambak. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
Salah satu hal yang perlu diperiksa, menurut Sadikin, adalah kemungkinan terjadinya pendangkalan atau gangguan lain pada saluran yang dapat menghambat aliran air laut.
Namun, ia menekankan bahwa dugaan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui pengecekan langsung. Penanganan selanjutnya diharapkan dapat ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan data lapangan.
“Kita perlu data dan pengecekan langsung. Kalau memang ada saluran yang bermasalah, harus segera ditentukan langkah perbaikannya,” pungkasnya.
(ADV)
