PATI, umbara.co.id – Persoalan banjir dan kekeringan yang masih berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Pati mendapat perhatian dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pati meminta pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan, bukan hanya bertindak ketika bencana telah terjadi.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Pati, Suhartini, mengatakan mitigasi bencana perlu ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, anggaran yang disiapkan dapat diarahkan untuk mengurangi risiko dan menangani akar persoalan.
“Penanganan bencana harus dipikirkan sejak awal. Banjir dan kekeringan merupakan persoalan yang berulang di Pati, sehingga membutuhkan langkah yang terencana, bukan hanya penanganan ketika kondisi sudah darurat,” ujar Suhartini.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki data dan pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Pemetaan tersebut kemudian dapat menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas program serta lokasi penanganan.
Untuk daerah yang kerap mengalami kekeringan, Suhartini mendorong adanya pembangunan sumber air dan sarana pendukung yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Sementara di wilayah yang rawan banjir, langkah mitigasi dapat dilakukan melalui pembenahan saluran air, normalisasi, perbaikan tanggul hingga penguatan sistem drainase.
Ia menilai pola penanganan perlu dievaluasi apabila persoalan yang sama terus muncul setiap tahun. Pemerintah daerah perlu mencari faktor penyebab sekaligus menyiapkan solusi yang lebih berkelanjutan.
“Kalau setiap tahun persoalan yang sama muncul, maka kita harus melihat penyebabnya dan mencari solusi yang lebih permanen,” katanya.
Suhartini juga mengingatkan agar penggunaan anggaran dalam Perubahan APBD 2026 tetap berorientasi pada efektivitas dan manfaat bagi masyarakat.
Dengan nilai perubahan anggaran yang berada di kisaran Rp2 triliun serta tambahan sekitar Rp60 miliar untuk sektor infrastruktur, menurutnya, pemerintah memiliki ruang untuk memperkuat sejumlah kebutuhan pembangunan, termasuk infrastruktur yang berkaitan dengan mitigasi bencana.
“Kami mendukung anggaran yang memang dibutuhkan masyarakat. Tetapi pelaksanaannya harus tepat sasaran, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
(ADV)
