PATI, umbara.co.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati dinilai membutuhkan sistem komunikasi yang lebih jelas, terutama bagi sekolah yang menghadapi kendala dalam menerima maupun mendistribusikan program.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Adhi Pamungkas, mengatakan keberadaan kanal komunikasi dan pengaduan yang mudah diakses penting untuk memastikan setiap persoalan di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
Menurutnya, sekolah harus memiliki informasi yang jelas mengenai pihak yang dapat dihubungi ketika layanan MBG belum diterima atau terjadi kendala dalam proses distribusi.
“Harus ada kanal komunikasi yang jelas. Ketika sekolah mengalami kendala, mereka tahu harus melapor ke siapa dan siapa yang bertanggung jawab menindaklanjutinya,” ujar Adhi.
Ia mengatakan, laporan mengenai belum meratanya program MBG di Kecamatan Gunungwungkal seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pelaksanaan secara keseluruhan. Persoalan tersebut tidak semestinya langsung dibebankan kepada sekolah.
“Kalau ada sekolah yang belum mendapatkan, jangan langsung dianggap sebagai persoalan sekolah. Kita harus melihat sistemnya secara keseluruhan,” katanya.
Adhi juga menilai komunikasi antara penyelenggara MBG dengan DPRD perlu dibangun secara terbuka. Hal itu penting karena DPRD menjadi salah satu tempat masyarakat menyampaikan aspirasi ketika menemukan kendala dalam pelaksanaan program pemerintah.
“DPRD banyak menerima aspirasi masyarakat. Kalau data dari lapangan bisa disampaikan secara terbuka, kami juga lebih mudah mengawal dan memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain membangun kanal pengaduan, ia mendorong pemutakhiran data penerima dilakukan secara berkala. Pemetaan tersebut perlu mencakup sekolah yang telah memperoleh layanan maupun yang masih belum terjangkau.
Kecamatan Gunungwungkal sendiri memiliki sejumlah satuan pendidikan dari jenjang SD/MI hingga SMP/MTs yang tersebar di berbagai desa. Karena itu, menurut Adhi, pemetaan berdasarkan lokasi dan satuan pendidikan diperlukan untuk membantu penyelenggara melihat cakupan layanan secara lebih jelas.
Ia menilai sistem pelaporan yang berjalan baik juga dapat mempercepat identifikasi masalah. Dengan begitu, evaluasi tidak harus menunggu hingga keluhan dari sekolah atau masyarakat semakin banyak.
“Jangan menunggu keluhan menumpuk baru dilakukan evaluasi. Kalau ada sistem laporan yang berjalan, masalah bisa diketahui sejak awal,” katanya.
Adhi berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG memperkuat koordinasi. Sekolah, pemerintah daerah, penyelenggara program dan DPRD dinilai memiliki peran masing-masing dalam memastikan pelaksanaan berjalan sesuai sasaran.
“Program MBG harus dikawal bersama. Sekolah, pemerintah, penyelenggara dan DPRD punya peran masing-masing agar manfaatnya benar-benar sampai kepada peserta didik,” pungkasnya.
(ADV)
