PATI, umbara.co.id — Ketersediaan kendaraan suplai air menjadi salah satu perhatian Komisi A DPRD Kabupaten Pati dalam penanganan kebakaran di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Plosojenar, Kecamatan Jakenan.
Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, mengatakan kebakaran yang berlangsung sejak Rabu (23/9/2026) membutuhkan dukungan armada yang memadai, terutama karena proses pemadaman berlangsung cukup lama.
Dalam penanganan tersebut, petugas pemadam kebakaran dikerahkan dari Pos Kayen, Pos Juwana, dan Pos Pati Kota. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati turut mendukung dengan mengerahkan lima kendaraan suplai air.
Narso menilai keberadaan kendaraan suplai sangat menentukan kelancaran pemadaman ketika kebutuhan air terus meningkat.
“Kami melihat kebutuhan mobil suplai ini memang cukup penting. Ketika pemadaman berlangsung cukup lama, keberadaan kendaraan suplai sangat menentukan kesinambungan proses pemadaman,” kata Narso.
Menurutnya, jumlah kendaraan suplai yang tersedia saat ini masih perlu ditambah. Dari kebutuhan yang dibahas, idealnya dukungan armada tersebut berada pada kisaran enam hingga tujuh unit.
Ia menyebut kebutuhan penambahan kendaraan suplai sebenarnya telah disampaikan sebelumnya oleh jajaran pemadam kebakaran. Namun, keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pengadaan belum dapat direalisasikan pada tahun ini.
“Pengadaan mobil suplai sebelumnya sudah menjadi kebutuhan yang disampaikan. Karena kemampuan anggaran tahun ini terbatas, belum bisa direalisasikan. Kami berharap kebutuhan tersebut dapat diperjuangkan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya,” ujarnya.
Selain jumlah armada, Narso juga menilai akses menuju titik kebakaran perlu mendapat perhatian. Jalur yang mudah dilalui kendaraan akan membantu mempercepat mobilisasi armada pemadam maupun kendaraan pembawa air.
Dalam penanganan kebakaran TPS Plosojenar, salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka akses melalui kawasan lahan tebu agar kendaraan dapat mendekati lokasi.
“Akses juga menjadi perhatian. Kalau jalur menuju titik api bisa dibuka, mobil pemadam dan mobil suplai akan lebih mudah masuk. Ini penting untuk mempercepat penanganan,” jelasnya.
Narso menegaskan, kunjungan lapangan yang dilakukan Komisi A tidak semata-mata untuk melihat proses pemadaman. Sidak tersebut juga dimanfaatkan untuk memetakan berbagai kebutuhan yang perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Ia berharap persoalan yang ditemukan di lapangan dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan yang lebih matang, baik terkait armada, suplai air, akses maupun koordinasi antarinstansi.
“Kami ingin apa yang ditemukan di lapangan menjadi bahan evaluasi. Mulai dari akses, armada, suplai air sampai koordinasi antarpihak, semuanya perlu diperbaiki jika masih ada kekurangan,” tandasnya.
(ADV)
