PATI, umbara.co.id – Hasil inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pati diminta tidak berhenti pada penemuan persoalan di lapangan. DPRD mendorong adanya evaluasi menyeluruh disertai langkah perbaikan yang jelas.
Anggota Komisi D DPRD Pati, Adika Maulana, mengatakan setiap temuan dalam sidak harus diikuti dengan tindak lanjut sesuai jenis persoalannya. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan dapat memberikan dampak terhadap perbaikan pelayanan.
“Setiap temuan harus ada tindak lanjut. Kalau menyangkut fasilitas, segera diperbaiki. Kalau berkaitan dengan prosedur, harus ada pembinaan. Jadi hasil sidak harus terlihat dalam bentuk perubahan,” ujarnya.
Menurut Adika, evaluasi terhadap SPPG juga perlu dilakukan secara terukur. Pengelola harus mengetahui komponen yang telah sesuai dengan standar sekaligus mengidentifikasi bagian yang masih membutuhkan pembenahan.
Ia menilai pengawasan tidak cukup dilakukan sesekali. Pemantauan secara berkelanjutan diperlukan dengan melibatkan sejumlah instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dinas kesehatan, pemerintah daerah, pengelola SPPG dan pihak terkait perlu membangun koordinasi yang baik. Jangan sampai masing-masing bekerja sendiri-sendiri,” jelasnya.
Selain pengawasan internal, Adika juga menilai keterlibatan masyarakat dan sekolah penting dalam mendukung pengawasan program MBG. Karena itu, ia mendorong tersedianya mekanisme pengaduan yang mudah digunakan apabila ditemukan persoalan terkait makanan yang diterima penerima manfaat.
“Saluran pengaduan harus mudah diakses. Ketika ada laporan, responsnya juga harus cepat agar persoalan dapat segera ditangani dan tidak berkembang,” ujarnya.
Adika berharap evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program MBG sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut di Kabupaten Pati.
(ADV)
