PATI, umbara.co.id – Ketelitian dalam menyusun target pendapatan dan menentukan alokasi belanja menjadi perhatian Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Pati dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Ketua Fraksi PPP, M. Aulia Dyan Burhanudin atau Burhan, bersama Wakil Ketua III DPRD Pati, Suwito, mengingatkan agar perencanaan anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan Kabupaten Pati diproyeksikan sebesar Rp2,748 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,786 triliun. Perbedaan kedua komponen tersebut menimbulkan defisit anggaran sekitar Rp37,94 miliar yang perlu diperhitungkan melalui skema pembiayaan secara jelas.
Fraksi PPP juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Hal yang menjadi perhatian di antaranya komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp60 juta serta kewajiban pelunasan pinjaman daerah senilai Rp22,06 miliar.
Burhan menegaskan, penyusunan anggaran harus berangkat dari proyeksi pendapatan yang masuk akal dan perhitungan belanja yang sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya, ketepatan asumsi anggaran diperlukan agar pelaksanaan program pemerintah tidak terkendala akibat perencanaan yang kurang matang.
“Penyusunan APBD harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah secara cermat. Pemerintah perlu memastikan bahwa target pendapatan dapat dipertanggungjawabkan dan setiap kebijakan belanja memiliki dasar perencanaan yang jelas,” ungkap Burhan.
Ia menambahkan, kejelasan skema pembiayaan perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan RAPBD. Dengan perhitungan yang transparan, pemerintah daerah dapat mengantisipasi kebutuhan pembiayaan sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Suwito menekankan bahwa keterbatasan fiskal harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah menetapkan program prioritas. Belanja daerah, menurutnya, perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan dalam jangka panjang.
“Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah harus mampu menentukan prioritas. Program yang mendorong produktivitas, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal perlu mendapatkan perhatian agar anggaran memberikan hasil yang optimal,” ujar politikus senior PPP tersebut.
Suwito juga berpandangan bahwa kualitas belanja perlu menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan anggaran. Setiap program harus memiliki sasaran yang terukur sehingga penggunaan dana publik tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Burhan dan Suwito sepakat bahwa persoalan defisit perlu dikaji secara menyeluruh, mulai dari kemampuan pendapatan daerah, efektivitas belanja, hingga kepastian sumber pembiayaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengesampingkan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Fraksi PPP pada prinsipnya mendukung kelanjutan pembahasan RAPBD Kabupaten Pati 2027 dengan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti. Melalui perencanaan yang lebih cermat, transparan, dan akuntabel, anggaran daerah diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan Kabupaten Pati.
(ADV)














