PATI, umbara.co.id – Upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati mendapat perhatian Komisi A DPRD Kabupaten Pati. Penertiban di kawasan zona merah diminta tidak dilakukan secara represif, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, mengatakan pemerintah memang memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum. Namun, penegakan aturan juga harus mempertimbangkan kondisi pedagang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas berjualan setiap hari.
“Kami tetap menekankan Satpol PP melakukan pendekatan persuasif kepada PKL yang berjualan di zona merah. Kami harap pemerintah menyiapkan tempat strategis bagi teman-teman PKL di area berjualan yang strategis sehingga mendatangkan konsumen yang laris,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa, 17 November 2026.
Menurutnya, penertiban tidak boleh hanya berorientasi pada pengosongan kawasan. Pemkab Pati juga harus memikirkan keberlanjutan usaha para pedagang setelah dilakukan penataan.
“Di satu sisi, Satpol PP harus menindak dengan persuasif. Di satu sisi, harus ada solusi berjualan yang mendatangkan konsumen banyak,” ungkapnya.
Narso menambahkan, lokasi relokasi harus benar-benar dipertimbangkan agar tidak membuat pedagang kehilangan pelanggan. Sebab, tempat berjualan yang strategis menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan pendapatan PKL.
“Tapi juga ada langkah Pemerintah Kabupaten Pati supaya PKL bisa berjualan di area yang memang strategis dan bagus. Pemerintah Kabupaten Pati harus tetap nguwongke (memanusiakan) PKL,” pungkasnya.
(ADV)














