PATI, umbara.co.id – Dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengalir. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Sudi Rustanto, menilai program yang dijalankan melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tersebut memiliki dampak strategis, baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun sektor pertanian.
Menurut Sudi, program MBG sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang menitikberatkan pada penguatan kualitas SDM. Ia menyebut pemenuhan gizi yang baik menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan produktif.
Tak hanya itu, Tanto—sapaan akrabnya—juga melihat adanya efek berantai terhadap perekonomian petani di Pati. Ia menilai, program tersebut membuka peluang lebih luas bagi hasil panen petani untuk terserap secara optimal.
Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah terkait penetapan Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram turut memberikan kepastian harga bagi petani. Dengan begitu, mereka tidak lagi terlalu bergantung pada tengkulak yang kerap membeli di bawah harga standar.
“Dengan adanya kepastian harga, petani lebih terlindungi. Ditambah lagi, kebutuhan bahan baku untuk MBG bisa menjadi peluang besar bagi hasil panen mereka,” ungkapnya.
Sudi juga mendorong agar setiap SPPG mampu menyerap gabah maupun beras dari petani lokal guna memenuhi kebutuhan program, khususnya bagi kelompok penerima manfaat seperti pelajar, balita, ibu hamil, dan lansia.
Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk turut mendukung proses pengolahan hasil panen agar bisa langsung didistribusikan ke titik-titik pelayanan gizi.
“Kami siap membantu pengolahan hingga distribusi ke SPPG terdekat supaya kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak, bisa segera terpenuhi,” katanya.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program nasional ini. Ia menyebut keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor kunci dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kolaborasi antara Bulog, TNI, kepolisian, dan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan penyerapan hasil panen sekaligus keberlanjutan program ini,” tutupnya.
(ADV)
