PATI, umbara.co.id — Keluhan para sopir truk terkait tidak tersedianya lokasi parkir resmi atau pangkalan truk di Kabupaten Pati semakin santer terdengar. Tak sedikit kendaraan berat yang akhirnya terpaksa berhenti di tepi jalan, memicu potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyatakan bahwa sebenarnya upaya mengatasi persoalan tersebut sudah sempat digagas sejak beberapa waktu lalu.
“Sudah pernah kita rencanakan, khususnya soal pengelolaan parkir. Dulu, ada wacana kerja sama dengan desa di wilayah Margorejo, tepatnya di kawasan Lingkar. Di sana ada tanah milik desa, namanya Bondo Deso, yang sempat kita lirik sebagai lokasi potensial,” ungkap Bandang.
Namun, rencana tersebut hingga kini belum berbuah hasil. Teguh mengaku pihaknya telah berupaya membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk desa dan jajaran pemerintah daerah.
“Saat itu kita sudah undang pihak desa dan pemerintah daerah, dalam hal ini diwakili oleh asisten. Kita duduk bareng, diskusi bareng. Tapi, entah kenapa sampai sekarang belum ada perkembangan berarti,” lanjutnya.
Meski sudah dua kali menginisiasi pertemuan, Teguh menyayangkan belum ada langkah konkret yang diambil. Ia menduga, belum adanya keputusan saat itu mungkin karena posisi bupati yang masih berstatus Penjabat (PJ).
“Kami ini hanya ingin supaya program kerja sama itu difasilitasi. Pak Asisten waktu itu tinggal teruskan ke Pak Bupati, tapi mungkin karena masih PJ, belum bisa ambil keputusan besar,” jelas politisi dari PDI Perjuangan ini.
Kini, dengan dilantiknya bupati definitif, Teguh optimistis rencana tersebut bisa dihidupkan kembali. Menurutnya, keberadaan tempat parkir resmi tidak hanya penting untuk kenyamanan sopir, tapi juga untuk ketertiban dan keselamatan lalu lintas.
“Daripada dibiarkan parkir sembarangan di pinggir jalan, yang rawan bahaya, lebih baik diarahkan ke tempat khusus. Ini soal keselamatan dan juga keteraturan kota,” tegasnya.
Bandang memastikan pihaknya akan kembali mendorong wacana kerja sama dengan desa, agar persoalan klasik ini bisa segera teratasi secara permanen.
(ADV)
