PATI — Polemik terkait seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati kembali memanas. Setelah sebelumnya sempat diumumkan ditunda, Bupati Pati justru kembali melanjutkan proses seleksi tersebut.
Langkah itu tertuang dalam Surat Pengumuman Bupati Pati Nomor T/45 tertanggal 11 Oktober 2025. Keputusan ini sontak menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati yang menilai kebijakan tersebut diambil secara tergesa-gesa.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, menegaskan bahwa keputusan Pemkab Pati untuk kembali membuka seleksi JPT saat kondisi daerah masih belum sepenuhnya kondusif merupakan tindakan yang kurang bijak.
“Pada saat paripurna terakhir, kami sudah menyampaikan agar rencana pengisian JPT ditunda. Kondisi di Pati belum kondusif, dan kami berharap menunggu sampai pansus selesai,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media, Rabu (15/10/2025).
Narso menambahkan, meski secara prosedural Bupati tidak diwajibkan meminta izin kepada DPRD, seharusnya tetap ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah.
“Kami ini kan juga bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Sudah selayaknya ada koordinasi dengan DPRD sebelum melangkah,” ujarnya dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, Narso mengaku belum mengetahui secara pasti sejauh mana tahapan seleksi JPT saat ini, namun ia memastikan prosesnya sudah kembali berjalan. Karena itu, pihaknya mendesak agar panitia seleksi (pansel) segera menghentikan sementara seluruh tahapan pengisian jabatan tersebut.
“Kami berharap dari pihak eksekutif, dalam hal ini Bupati, untuk menghentikan sementara proses pengisian JPT ini. Tunggu sampai suasana betul-betul kondusif,” tegasnya.
Sikap tegas DPRD tersebut menjadi sinyal bahwa tarik menarik kepentingan antara legislatif dan eksekutif di Pati kembali mencuat ke permukaan. Apalagi, seleksi JPT sering dianggap sebagai ajang strategis untuk menempatkan pejabat-pejabat kunci di lingkungan Pemkab Pati.
Dengan dinamika yang terjadi saat ini, publik menunggu langkah lanjutan dari Pemkab Pati, apakah akan tetap melanjutkan proses seleksi atau mempertimbangkan desakan DPRD untuk menundanya hingga situasi daerah lebih kondusif.
