PATI, umbara.co.id – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, merespons adanya keluhan masyarakat terkait dugaan melemahnya fungsi penganggaran legislatif dalam Forum Perangkat Daerah yang berlangsung di Kantor Bapperida Pati.
Muslihan yang juga duduk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pati menegaskan bahwa mekanisme penganggaran hingga kini tetap berjalan sesuai ketentuan. Ia memastikan seluruh usulan program dari pihak eksekutif tetap melalui pembahasan bersama DPRD.
Menurutnya, tidak ada perubahan mendasar dalam proses penyusunan anggaran daerah. Komunikasi antara eksekutif dan legislatif disebutnya masih terjalin dengan baik, termasuk dalam tahapan pembahasan di Banggar.
“Setiap program yang diusulkan bupati tetap disampaikan ke DPRD. Prosesnya masih dibahas di Banggar, jadi fungsi budgeting tetap berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Ia menilai pentingnya menjaga pemahaman publik agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait peran DPRD dalam penganggaran. Sebab, fungsi tersebut merupakan bagian utama dari tugas legislatif yang diatur dalam perundang-undangan.
Lebih lanjut, Muslihan menekankan perlunya memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, terutama dalam masa transisi pemerintahan saat ini. Menurutnya, kolaborasi yang solid akan berdampak positif pada percepatan pembangunan daerah.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama, agar pembangunan di Kabupaten Pati bisa berjalan lebih optimal dan berpihak pada masyarakat,” imbuhnya.
Sebelumnya, isu terkait fungsi penganggaran DPRD mencuat setelah disampaikan oleh Sukarno, warga Kecamatan Wedarijaksa yang juga mantan anggota Komisi B DPRD Pati. Dalam forum tersebut, ia mengaku memperoleh informasi bahwa bupati dapat menjalankan program tanpa persetujuan DPRD.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian dalam forum, sehingga memunculkan klarifikasi dari pihak DPRD.
(ADV)
