Menu ✖

Mode Gelap
Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027 Suwarno: BPD Harus Aktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Temuan di SPPG Harus Ditangani, DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh Abid Tekankan Prioritas Pembangunan Jalan Harus Sesuai Kondisi Lapangan Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus Anggaran Infrastruktur Harus Tepat Sasaran, DPRD Pati Soroti Prioritas Pembangunan Jalan

Advertorial

DPRD Pati Dorong Transparansi Pengadaan Melalui Pengumuman RUP

badge-check


					DPRD Pati Dorong Transparansi Pengadaan Melalui Pengumuman RUP Perbesar

PATI, umbara.co.id – Wakil Ketua II DPRD Pati dari Fraksi PKB, Bambang Susilo, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah daerah. Salah satu langkah yang harus dipastikan berjalan dengan baik adalah pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada publik.

Menurut Bambang, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya pengumuman RUP, masyarakat dapat mengetahui rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah sekaligus ikut mengawasi proses pelaksanaannya.

“RUP harus diumumkan sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi menjadi salah satu kunci untuk menciptakan proses pengadaan yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengumuman RUP tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Dengan akses informasi yang terbuka, peluang terjadinya praktik yang tidak sesuai aturan dapat diminimalkan.

Selain itu, keterbukaan informasi juga memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk mengetahui peluang pengadaan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah.

Bambang menilai pengawasan terhadap aspek transparansi perlu terus diperkuat agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pati berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

“Semakin terbuka informasi yang diberikan kepada publik, maka semakin kuat pula pengawasan yang dapat dilakukan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah,” tegasnya.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027

2 Oktober 2026 - 14:39 WIB

Suwarno: BPD Harus Aktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

2 Oktober 2026 - 14:37 WIB

Temuan di SPPG Harus Ditangani, DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh

2 Oktober 2026 - 13:07 WIB

Abid Tekankan Prioritas Pembangunan Jalan Harus Sesuai Kondisi Lapangan

2 Oktober 2026 - 12:41 WIB

Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus

1 Oktober 2026 - 15:40 WIB

Trending di Advertorial