PATI, umbara.co.id – Penyusunan RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2027 diharapkan lebih menitikberatkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati, Warsiti, mengatakan APBD tidak seharusnya hanya dipandang sebagai dokumen keuangan pemerintah daerah. Lebih dari itu, anggaran harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Hal tersebut disampaikan Warsiti menyusul penyampaian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Nota Keuangan RAPBD Pati 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (6/10/2026).
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran yang berhasil direalisasikan. Dampak program terhadap masyarakat juga harus menjadi indikator utama.
“Ukuran keberhasilan APBD bukan hanya dari sisi penyerapan anggaran, tetapi sejauh mana program yang dibiayai mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Warsiti.
Ia menyebut pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik serta penguatan perekonomian masyarakat masih menjadi sejumlah sektor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran.
Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Warsiti menilai pemerintah daerah bersama DPRD perlu lebih cermat dalam menentukan skala prioritas. Setiap program harus dipertimbangkan berdasarkan urgensi, manfaat dan jangkauan dampaknya bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan anggaran yang terbatas digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas,” ujarnya.
Warsiti menambahkan, berbagai masukan yang telah disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum diharapkan tidak berhenti pada tahap penyampaian, tetapi menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan RAPBD berikutnya.
Dengan proses pembahasan yang lebih selektif dan berorientasi pada kebutuhan warga, APBD Pati 2027 diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(ADV)
