PATI, umbara.co.id – Penentuan prioritas penanganan jalan di jalur Desa Nggerit menuju Desa Sumur, Kecamatan Cluwak, menjadi perhatian Komisi C DPRD Kabupaten Pati. Dewan menilai perencanaan pembangunan perlu didukung data kondisi jalan yang akurat agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
Sorotan tersebut muncul setelah adanya keluhan masyarakat mengenai perbedaan penanganan pada sejumlah bagian jalan. Warga mempertanyakan ruas yang dinilai masih cukup layak tetapi mendapat pekerjaan, sementara bagian lain dengan kerusakan lebih berat belum memperoleh perbaikan.
Anggota Komisi C DPRD Pati, Miftahul Abid, mengatakan persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, terutama terkait proses pendataan dan penetapan skala prioritas pembangunan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan lokasi pekerjaan. Setiap proyek semestinya diarahkan terlebih dahulu pada ruas yang memiliki tingkat kebutuhan tinggi.
“Ketika kemampuan anggaran terbatas, setiap pekerjaan harus mempunyai prioritas yang jelas. Jangan sampai anggaran masuk ke titik yang sebenarnya belum mendesak, sedangkan ruas yang lebih membutuhkan harus menunggu,” ujar Abid.
Ia menjelaskan bahwa perencanaan menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembangunan dilaksanakan. Kondisi jalan perlu diverifikasi terlebih dahulu agar program yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan.
Abid juga menyoroti kemungkinan adanya perubahan kondisi jalan setelah proses perencanaan dilakukan. Karena itu, menurutnya, data lama perlu disandingkan dengan kondisi terbaru sebelum pekerjaan dimulai.
“Data perencanaan harus sinkron dengan kondisi terbaru di lapangan. Kalau jarak antara perencanaan dengan pelaksanaan cukup panjang, menurut saya perlu ada verifikasi kembali. Bisa saja kondisi jalan sudah berubah,” katanya.
Ia menilai verifikasi ulang dapat membantu pemerintah menghindari ketidaktepatan dalam menentukan lokasi pembangunan. Terlebih, kondisi jalan di satu jalur tidak selalu sama antara satu titik dengan titik lainnya.
Selain aspek teknis, Abid meminta fungsi jalan bagi masyarakat juga menjadi pertimbangan. Jalur Nggerit–Sumur dinilai memiliki peran dalam menunjang mobilitas warga, termasuk aktivitas perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya.
“Jalan yang menjadi akses ekonomi masyarakat tentu mempunyai nilai strategis. Ketika rusak, dampaknya bukan hanya terhadap kenyamanan berkendara, tetapi juga mobilitas barang, masyarakat, dan aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Abid mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati melakukan pendataan kembali terhadap bagian jalan yang belum tertangani. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerusakan yang lebih berat, ruas tersebut diharapkan dapat dipertimbangkan dalam program penanganan berikutnya.
“Yang perlu dilakukan sekarang adalah mengecek kembali titik-titik tersebut. Kalau hasil teknis menunjukkan kerusakannya memang lebih berat dan kebutuhannya mendesak, tentu harus diperjuangkan menjadi prioritas penanganan selanjutnya,” tegasnya.
Menurut Abid, pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari upaya memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga diperlukan agar anggaran daerah dapat digunakan secara efektif.
“Evaluasi seperti ini penting agar kejadian serupa tidak berulang. Prinsipnya sederhana, pembangunan harus ditempatkan di lokasi yang paling membutuhkan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(ADV)
