PATI, umbara.co.id – Penyaluran bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Pati diminta dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi setiap wilayah. DPRD Pati menilai pola distribusi perlu disusun berdasarkan tingkat kebutuhan agar bantuan dapat lebih tepat sasaran.
Anggota Komisi B DPRD Pati, Warsiti, mengatakan karakteristik dan tingkat dampak kekeringan di setiap desa tidak selalu sama. Sebagian wilayah masih memiliki sumber air meski debitnya terbatas, sedangkan daerah lainnya sudah mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, menurutnya, distribusi bantuan tidak cukup hanya menggunakan prinsip pemerataan. Jumlah warga terdampak, kondisi sumber air, serta tingkat kesulitan masing-masing wilayah perlu menjadi pertimbangan.
“Setiap desa kondisinya berbeda. Ada yang masih memiliki sumber air meskipun terbatas, tetapi ada juga yang sudah benar-benar kesulitan. Jadi distribusinya harus menyesuaikan kebutuhan,” ujarnya.
Warsiti juga meminta pemerintah memperbarui data masyarakat yang terdampak secara berkala. Pembaruan data dinilai penting agar jumlah dan lokasi pengiriman air dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Apalagi, wilayah yang mengalami krisis air bersih di Pati terus bertambah. Data terbaru mencatat sebanyak 62 desa yang tersebar di enam kecamatan terdampak kekeringan.
Di tengah meluasnya wilayah terdampak, keterbatasan armada distribusi juga menjadi perhatian. Per awal Oktober 2026, BPBD Pati disebut memiliki lima armada tangki air, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 10 hingga 12 unit.
Warsiti menilai keterbatasan armada membuat pemerintah harus menerapkan skala prioritas dalam penyaluran bantuan.
“Kalau jumlah armadanya terbatas, tentu harus ada prioritas. Wilayah dengan kondisi paling parah harus didahulukan,” katanya.
Untuk memperluas jangkauan distribusi, ia mendorong pemerintah menggandeng lebih banyak unsur di luar pemerintahan. Perusahaan melalui program CSR, organisasi sosial, komunitas maupun kelompok masyarakat dinilai dapat ikut membantu memenuhi kebutuhan air warga.
Menurutnya, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula kemampuan distribusi air kepada masyarakat terdampak.
“Kalau semakin banyak pihak yang ikut bergerak, beban pemerintah dalam distribusi bisa lebih ringan dan bantuan dapat menjangkau lebih banyak warga,” pungkasnya.
(ADV)
