PATI, umbara.co.id – Pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo, Ashari, dituntut hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp100 juta dalam perkara kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati. Menanggapi tuntutan tersebut, Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) memastikan pengawalan proses hukum akan terus dilakukan hingga majelis hakim membacakan putusan.
Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Senin (16/11/2026). Persidangan berlangsung tertutup sehingga awak media tidak dapat mengikuti langsung jalannya pemeriksaan.
Koordinator Lapangan ASPIRASI, Ulil Amri alias Cak Ulil, mengaku mendapatkan informasi mengenai tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Ia mengapresiasi langkah kejaksaan yang telah menyampaikan tuntutan terhadap perkara tersebut.
“Alhamdulillah, hari ini JPU sudah membacakan tuntutan 16 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Kami berterima kasih kepada kejaksaan dan seluruh pihak yang telah menangani perkara ini,” ujarnya.
Meski demikian, Cak Ulil menegaskan bahwa pembacaan tuntutan bukan menjadi akhir dari perjuangan mengawal perkara tersebut. Menurutnya, masih ada tahapan persidangan yang harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Ia mengingatkan agar proses hukum tetap berjalan secara konsisten dan tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan kepentingan korban.
“Apa pun itu, tetap kita akan kawal. Jangan sampai nanti di pengadilan masuk angin. Sidang ini akan terus kita kawal sampai tuntas, sampai vonis,” tegasnya.
ASPIRASI berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dalam menjatuhkan putusan. Mereka juga meminta agar hak-hak korban menjadi perhatian utama selama proses hukum berlangsung.
Kasus ini mulai mencuat ke publik pada akhir April 2026. Ashari kemudian ditangkap tim gabungan kepolisian di Masjid Agung Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, pada 7 Mei 2026 setelah sempat melarikan diri ke sejumlah daerah.
Kini, ASPIRASI menyatakan akan terus mengawal jalannya persidangan hingga putusan dibacakan demi memastikan proses hukum memberikan keadilan bagi para korban.














