Menu ✖

Mode Gelap
Hadapi Puncak Musim Hujan, Chandra Siapkan Susur Sungai untuk Cegah Banjir di Pati Warsiti: Perempuan Harus Berani Masuk Politik, Jangan Hanya Jadi Pemilih Yeti Kristianti Tekankan Pendataan Akurat untuk Tambahan Bantuan Becak Listrik Tanamkan Empati dan Kesopanan, Muntamah Tekankan Pencegahan Bullying Kenaikan Harga Beras Jadi Peringatan, Pemkab Pati Diminta Jaga Ketahanan Pangan Kemarau Panjang Ancam Ketahanan Pangan, Muslihan Minta Pemkab Pati Selamatkan Produksi Ketela

Advertorial

Demokrasi Desa Harus Terbuka, DPRD Pati Soroti Perlindungan Hak Pemilih

badge-check


					Demokrasi Desa Harus Terbuka, DPRD Pati Soroti Perlindungan Hak Pemilih Perbesar

PATI, umbara.co.id – Keterlibatan masyarakat secara aktif dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 di Kabupaten Pati. DPRD Pati berharap proses demokrasi di tingkat desa tersebut dapat berlangsung secara terbuka dengan tetap mengedepankan kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan.

Anggota Komisi A DPRD Pati, Siti Mastikah, mengatakan bahwa Pilkades bukan sekadar proses memilih kepala desa baru, melainkan juga menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan arah pembangunan di wilayahnya.

Menurutnya, setiap masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilih tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Suasana yang aman dan bebas dari intimidasi perlu dijaga agar proses pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak warga.

Selain menjamin kebebasan memilih, Siti Mastikah juga menyoroti pentingnya penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat. Informasi mengenai tahapan pemilihan, persyaratan calon kepala desa, hingga tata cara pencoblosan harus dapat diakses dengan mudah.

Ia menilai transparansi penyelenggaraan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman selama tahapan Pilkades berlangsung.

Terlebih, sebanyak 65 desa di Kabupaten Pati diproyeksikan mengikuti Pilkades serentak pada 2027. Kondisi ini membutuhkan kesiapan penyelenggara serta dukungan seluruh elemen masyarakat agar pelaksanaannya berjalan kondusif.

Siti Mastikah berharap revisi Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Desa dapat memberikan landasan yang lebih kuat dalam menjamin pelaksanaan Pilkades yang demokratis dan melindungi hak-hak masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa persaingan selama pemilihan harus disikapi secara dewasa. Setelah proses demokrasi selesai, seluruh pihak diharapkan dapat menerima hasil pemilihan dan kembali menjaga kebersamaan di lingkungan masing-masing.

Dengan demikian, Pilkades 2027 di Kabupaten Pati diharapkan mampu melahirkan pemimpin desa yang memperoleh kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga persatuan dan keharmonisan warga.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Hadapi Puncak Musim Hujan, Chandra Siapkan Susur Sungai untuk Cegah Banjir di Pati

20 November 2026 - 14:57 WIB

Warsiti: Perempuan Harus Berani Masuk Politik, Jangan Hanya Jadi Pemilih

20 November 2026 - 14:55 WIB

Yeti Kristianti Tekankan Pendataan Akurat untuk Tambahan Bantuan Becak Listrik

20 November 2026 - 13:52 WIB

Tanamkan Empati dan Kesopanan, Muntamah Tekankan Pencegahan Bullying

19 November 2026 - 12:57 WIB

Kenaikan Harga Beras Jadi Peringatan, Pemkab Pati Diminta Jaga Ketahanan Pangan

19 November 2026 - 12:22 WIB

Trending di Advertorial