PATI, umbara.co.id — Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pati dinilai perlu dilakukan secara lebih menyeluruh. DPRD Kabupaten Pati mendorong agar pemantauan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menyasar wilayah pedesaan yang berpotensi menjadi jalur distribusi.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa memiliki peran penting dalam membantu mendeteksi peredaran rokok tanpa pita cukai.
Menurutnya, aparat kewilayahan memiliki interaksi yang lebih dekat dengan masyarakat. Informasi dari lingkungan desa dapat menjadi langkah awal untuk mengetahui adanya aktivitas penjualan maupun distribusi rokok ilegal.
“Pengawasan harus dilakukan secara berlapis. Jangan sampai ada wilayah yang luput hanya karena lokasinya jauh dari pusat pemerintahan,” ujar Teguh.
Politisi Fraksi PDIP itu juga mendorong penguatan komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), camat, dan kepala desa. Koordinasi dinilai tidak hanya dibutuhkan saat operasi penertiban, tetapi juga dalam menyampaikan informasi mengenai potensi peredaran rokok ilegal.
Dengan pola tersebut, petugas diharapkan dapat memperoleh informasi lebih cepat dan menentukan langkah pengawasan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
“Camat dan kepala desa tentu lebih mengetahui kondisi wilayahnya. Informasi dari tingkat desa bisa menjadi bahan bagi petugas untuk menentukan langkah pengawasan berikutnya,” jelasnya.
Teguh menegaskan, upaya memberantas peredaran rokok ilegal membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama dinilai dapat mempersempit ruang bagi pelaku distribusi maupun penjualan produk ilegal.
DPRD Pati, lanjutnya, siap memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan serta penindakan. Ia berharap sinergi antarlembaga dan pemerintah kewilayahan dapat terus ditingkatkan agar peredaran rokok ilegal di Pati semakin mudah ditekan.
(ADV)
