Menu ✖

Mode Gelap
Kejelasan Standar Kualitas Dinilai Penting bagi Petani Tembakau Pati Jalan Sumbersari-Sering Rampung Direhabilitasi, DPUTR Pati Anggarkan Rp1,575 Miliar Hadapi Puncak Musim Hujan, Chandra Siapkan Susur Sungai untuk Cegah Banjir di Pati Warsiti: Perempuan Harus Berani Masuk Politik, Jangan Hanya Jadi Pemilih Yeti Kristianti Tekankan Pendataan Akurat untuk Tambahan Bantuan Becak Listrik Jalan Sumbermulyo-Sitiluhur Direhabilitasi, DPUTR Pati Anggarkan Rp197 Juta

Advertorial

DPRD Pati Pahami Kehati-hatian DPUTR di Tengah Pengawasan KPK dan BPK

badge-check


					DPRD Pati Pahami Kehati-hatian DPUTR di Tengah Pengawasan KPK dan BPK Perbesar

PATI — Komisi C DPRD Kabupaten Pati memahami langkah kehati-hatian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dalam menjalankan proyek infrastruktur jalan tahun 2026. Sikap tersebut dinilai penting agar setiap tahapan pekerjaan tetap berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggota Komisi C DPRD Pati dari Fraksi PDIP, Danung Singgih Aji, mengatakan pelaksanaan proyek pemerintah memang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Terlebih, terdapat pengawasan dari lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Danung, kehati-hatian DPUTR dalam menentukan langkah merupakan bagian dari upaya menjaga agar seluruh proses pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kami memahami kalau DPUTR harus berhati-hati. Dalam pekerjaan yang menggunakan anggaran daerah, semua tahapan harus jelas dan sesuai aturan. Jangan sampai karena ingin cepat, justru muncul persoalan,” ujar Danung.

Ia menyebut, kehati-hatian tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pelaksanaan pekerjaan fisik belum berjalan maksimal hingga April 2026. DPUTR kemudian mulai menjalankan tahapan pekerjaan pada Mei, setelah proses perencanaan dan kontrak mulai dilakukan.

Meski demikian, Danung menegaskan bahwa kehati-hatian dan percepatan pembangunan harus berjalan beriringan. Setelah tidak ada lagi persoalan yang menghambat secara administratif maupun regulasi, proyek yang telah direncanakan harus segera dikerjakan.

“Kalau semua sudah jelas dan dasar pelaksanaannya sudah aman, tentu tidak ada alasan untuk menunda terlalu lama. Masyarakat juga membutuhkan jalan yang baik,” katanya.

Danung menambahkan, DPRD tidak ingin pengawasan terhadap proyek hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Aspek kepatuhan, transparansi, kualitas pekerjaan, serta manfaat bagi masyarakat juga harus menjadi ukuran keberhasilan.

“Kami ingin pembangunan berjalan aman secara aturan dan selesai sesuai target. Jadi antara kehati-hatian dan kebutuhan masyarakat harus sama-sama diperhatikan,” jelasnya.

Ia memastikan Komisi C akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur. DPRD juga akan meminta penjelasan apabila terdapat pekerjaan yang dinilai berjalan lambat atau tidak sesuai dengan perencanaan.

“Prinsipnya kami mendukung pembangunan, tetapi pelaksanaannya harus tertib. Kalau tertib dari awal, hasilnya juga akan lebih baik dan pemerintah tidak perlu khawatir di kemudian hari,” pungkas Danung.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kejelasan Standar Kualitas Dinilai Penting bagi Petani Tembakau Pati

21 November 2026 - 11:50 WIB

Jalan Sumbersari-Sering Rampung Direhabilitasi, DPUTR Pati Anggarkan Rp1,575 Miliar

21 November 2026 - 07:00 WIB

Hadapi Puncak Musim Hujan, Chandra Siapkan Susur Sungai untuk Cegah Banjir di Pati

20 November 2026 - 14:57 WIB

Warsiti: Perempuan Harus Berani Masuk Politik, Jangan Hanya Jadi Pemilih

20 November 2026 - 14:55 WIB

Yeti Kristianti Tekankan Pendataan Akurat untuk Tambahan Bantuan Becak Listrik

20 November 2026 - 13:52 WIB

Trending di Advertorial