PATI, umbara.co.id – Dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong dinilai perlu ditangani melalui evaluasi lintas pihak. Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, mendorong DPRD, Pemerintah Kabupaten Pati, serta pihak pelaksana MBG duduk bersama untuk mencari akar persoalan.
Hardi mengatakan kejadian tersebut tidak seharusnya menjadi tanggung jawab satu instansi saja. Persoalan keamanan makanan dalam program MBG berkaitan langsung dengan keselamatan siswa sekaligus keberlanjutan program yang memiliki cakupan nasional.
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan secara objektif dengan melihat seluruh tahapan pelaksanaan MBG. Mulai dari pengadaan bahan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan ke sekolah perlu diperiksa untuk mengetahui bagian mana yang perlu dibenahi.
“DPRD dan pemerintah daerah harus duduk bersama melihat persoalan ini secara objektif. Kita cari apa yang menjadi sumber masalahnya, kemudian perbaiki sistemnya. Jangan sampai masing-masing berjalan sendiri,” ujar Hardi.
Ia menilai koordinasi antarpihak menjadi kunci agar hasil pemeriksaan tidak berhenti sebatas rekomendasi. Setiap temuan dan langkah perbaikan harus diterapkan oleh penyedia MBG sehingga kejadian serupa dapat dicegah.
Selain evaluasi, Hardi meminta pemerintah daerah memberikan pembinaan dan pengawasan yang memadai kepada seluruh penyedia MBG. Standar keamanan pangan harus dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh setiap pihak yang terlibat.
Menurutnya, keberadaan program MBG tetap penting karena bertujuan membantu memenuhi kebutuhan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak sekolah. Namun, pelaksanaannya harus terus diperbaiki agar manfaat yang diberikan tidak dibarengi dengan risiko terhadap kesehatan siswa.
“Yang kita harapkan tentu program ini terus berjalan, tetapi dengan sistem yang semakin baik dan semakin aman bagi siswa,” katanya.
Hardi berharap evaluasi bersama dapat menghasilkan perbaikan konkret dalam tata kelola MBG di Kabupaten Pati. Dengan pengawasan yang lebih kuat dan koordinasi yang baik, program tersebut diharapkan tetap berjalan sekaligus memberikan rasa aman bagi siswa dan orang tua.
(ADV)
