PATI, umbara.co.id – Penguatan tata kelola pemerintahan daerah menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDIP, Eko Sulistio, menegaskan pentingnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan sebagai upaya konkret mencegah praktik korupsi di daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan koordinasi pencegahan korupsi yang digelar Pemerintah Kabupaten Pati di Pendopo Kabupaten Pati. Menurutnya, ketiga aspek tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus saling terhubung agar pelaksanaan program pembangunan lebih efektif dan akuntabel.
“Perencanaan, penganggaran, dan pengawasan ini harus terintegrasi dengan baik. Kalau salah satu lemah, maka berpotensi menimbulkan celah yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tahap perencanaan menjadi fondasi utama yang harus berbasis pada kebutuhan riil masyarakat dengan mekanisme yang jelas. Selanjutnya, pada tahap penganggaran, transparansi dinilai menjadi kunci penting, terutama dalam penyampaian besaran anggaran kepada publik.
“Setiap usulan kegiatan harus jelas alurnya. Ketika sudah masuk tahap penganggaran, masyarakat juga perlu tahu berapa pagu yang dialokasikan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” imbuhnya.
Di sisi lain, Eko menilai pengawasan perlu diperkuat secara menyeluruh, baik dari internal pemerintah maupun pihak eksternal. Dengan pengawasan yang optimal, pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari potensi penyimpangan.
“Pengawasan tidak cukup hanya dari internal. Harus ada penguatan dari berbagai pihak agar sistem yang dibangun benar-benar mampu mencegah potensi penyimpangan,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dengan memanfaatkan sistem digital serta memperkuat sinergi antar lembaga. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif.
“Dengan sistem yang semakin transparan dan terintegrasi, kita harapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati semakin baik dan mampu meminimalisir risiko korupsi,” pungkasnya.
(ADV)
