PATI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan komitmennya untuk mengawal perbaikan tata kelola keuangan daerah. Dirinya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dapat segera melakukan pembenahan serius terhadap berbagai catatan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar mampu kembali merengkuh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran mendatang.
Harapan dan target tersebut disampaikan secara terbuka oleh Ali di hadapan forum legislatif dalam rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati. Langkah ini dinilai krusial sebagai titik tolak reformasi birokrasi dan penataan administrasi keuangan daerah agar lebih akuntabel.
Ali mengatakan, turunnya predikat opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima Kabupaten Pati saat ini tidak boleh membuat jajaran birokrat berkecil hati. Sebaliknya, rapor merah di beberapa sektor tersebut harus dijadikan motivasi besar untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh dan komprehensif.
“Kita tentu berharap ke depan Kabupaten Pati bisa kembali memperoleh opini WTP. Karena itu, seluruh catatan dan rekomendasi BPK harus segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ali Badrudin saat memberikan arahan dalam rapat paripurna.
Lebih lanjut, politikus senior ini menilai bahwa opini yang diberikan oleh lembaga auditor negara seperti BPK bukan sekadar penilaian administratif di atas kertas semata. Predikat tersebut merupakan cerminan objektif dari kualitas pengelolaan uang rakyat, sehingga DPRD sebagai fungsi pengawasan akan ikut mengawal ketat proses perbaikan agar berjalan sesuai lini masa yang ditargetkan.
Ali menuturkan, mekanisme pembahasan hasil pemeriksaan BPK ini akan diturunkan secara bertahap dalam internal dewan. Prosesnya akan dimulai melalui pandangan umum fraksi-fraksi, sebelum nantinya dibedah secara lebih rinci, tajam, dan mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar) bersama komisi-komisi terkait di DPRD Pati.
“Kami ingin memastikan seluruh proses perbaikan berjalan terukur. DPRD akan mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah selama bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran,” katanya dengan tegas.
