PATI, umbara.co.id – Forum Wartawan Pati (FWP) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pati menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Aula Diskominfo Pati, Senin (11/5/2026).
FGD tersebut mengangkat tema “Pengadaan Barang/Jasa Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati” dengan menghadirkan Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto dan Anggota Komisi C DPRD Pati, Warjono sebagai narasumber.
Dalam paparannya, Joni Kurnianto menyoroti berbagai tantangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati. Menurutnya, luas wilayah dan karakteristik daerah yang beragam menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
“Kabupaten Pati memiliki kawasan pertanian, pesisir, industri kecil hingga daerah rawan banjir dan kerusakan jalan. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dan penanganan yang tepat,” ujarnya.
Joni menjelaskan, masih terdapat sejumlah ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan, terutama jalur penghubung antar kecamatan dan sentra ekonomi masyarakat. Ia menilai kerusakan jalan berdampak langsung terhadap distribusi hasil pertanian, mobilitas warga, hingga biaya logistik.
Selain persoalan jalan, ia juga menyinggung masalah drainase dan banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah akibat sedimentasi sungai dan sistem drainase yang belum optimal.
“Sebagai daerah agraris, keberadaan jaringan irigasi juga menjadi kebutuhan vital untuk menjaga produktivitas pertanian. Di sisi lain, aspirasi pemerataan pembangunan antara wilayah kota dan desa juga masih menjadi perhatian masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Warjono menegaskan DPRD memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan melalui fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi.
Dalam fungsi penganggaran, DPRD mendorong agar APBD benar-benar difokuskan pada kebutuhan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan penghubung ekonomi, irigasi, drainase, hingga penanganan banjir.
“Kami ingin anggaran pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas proyek pembangunan agar hasilnya tidak hanya selesai dikerjakan, tetapi juga berkualitas dan tahan lama.
“DPRD memiliki tanggung jawab mengawasi kualitas proyek, ketepatan waktu pengerjaan, transparansi anggaran, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” jelas Warjono.
Selain itu, DPRD juga mendukung regulasi yang dapat mempercepat pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang, lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati, Mimpi Ade Arya, mengatakan kegiatan FGD tersebut menjadi ruang diskusi yang penting antara pemerintah, legislatif, dan insan pers dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi terkait pengadaan barang dan jasa perlu terus diperkuat agar masyarakat dapat memahami proses pembangunan yang sedang berjalan di Kabupaten Pati.
“Melalui forum seperti ini, kami berharap tercipta komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan media massa sehingga informasi pembangunan dapat tersampaikan secara transparan dan edukatif kepada masyarakat,” ungkapnya.
FGD berlangsung interaktif dengan diikuti para wartawan dari berbagai media di Kabupaten Pati. Peserta juga diberikan kesempatan berdiskusi terkait pengawasan proyek pembangunan dan tantangan infrastruktur di daerah.
(ADV)
