PATI, umbara.co.id — Kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati sebesar Rp35,814 miliar dalam Perubahan APBD 2026 dinilai perlu diikuti pengawasan secara menyeluruh. Tidak hanya pada tahap penetapan, tetapi juga ketika proses pemungutan hingga realisasi pendapatan berlangsung.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengatakan peningkatan target PAD harus disertai ukuran yang jelas agar capaian pendapatan dapat diketahui secara objektif.
“Yang penting bukan hanya targetnya naik, tetapi bagaimana realisasinya nanti. Harus ada evaluasi secara berkala supaya kita mengetahui apakah target itu benar-benar tercapai,” ujar Joni.
Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki target penerimaan perlu memahami potensi yang menjadi sumber pendapatan sekaligus menyiapkan strategi untuk mencapainya.
Joni menilai evaluasi berkala penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan penerimaan serta mengidentifikasi kendala yang muncul selama proses pemungutan.
Ia juga menekankan aspek keterbukaan dalam pengelolaan pendapatan daerah. DPRD, kata dia, perlu memperoleh informasi mengenai perkembangan realisasi PAD sehingga fungsi pengawasan dapat dijalankan berdasarkan data.
“Kalau targetnya Rp35,8 miliar lebih tinggi, tentu harus ada penjelasan sumber peningkatannya. Kemudian nanti kita lihat realisasinya dan faktor apa yang mempengaruhinya,” katanya.
Joni mengatakan peningkatan PAD sebaiknya tidak hanya mengejar capaian dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah perlu memastikan sumber pendapatan yang dikembangkan mampu memberikan kontribusi secara berkelanjutan tanpa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, ia mendorong evaluasi terhadap seluruh komponen PAD, mulai dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hingga sumber lain-lain PAD yang sah.
Menurutnya, apabila terdapat sektor dengan potensi penerimaan besar tetapi realisasinya masih rendah, pemerintah perlu mencari penyebabnya secara lebih mendalam.
“Kalau ada sumber pendapatan yang potensinya besar tetapi realisasinya rendah, itu yang harus dicari persoalannya. Apakah masalah pendataan, sistem pemungutan, kepatuhan atau faktor lainnya,” jelasnya.
Selain pencapaian target, Joni mengingatkan agar pengelolaan APBD tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Penyesuaian terhadap penjabaran APBD Pati 2026 yang dilakukan selama tahun berjalan juga perlu ditempatkan dalam kerangka pengelolaan anggaran yang tertib.
Fraksi Demokrat, lanjutnya, akan terus memberikan perhatian terhadap perkembangan PAD dalam pembahasan maupun pengawasan anggaran. Peningkatan kapasitas fiskal daerah diharapkan berjalan seiring dengan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.
“PAD yang kuat penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana pendapatan tersebut dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat Pati,” pungkasnya.
(ADV)
