PATI – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ali mengatakan hasil audit BPK harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap catatan yang diberikan auditor, kata dia, perlu diselesaikan secara serius agar tidak kembali terulang pada tahun anggaran berikutnya.
“Rekomendasi dari BPK bukan sekadar catatan administratif, tetapi menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan. Seluruh OPD harus memiliki komitmen yang sama dalam menyelesaikan setiap temuan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai transparansi dalam proses tindak lanjut menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah diminta meningkatkan koordinasi dan memperkuat sistem pengawasan internal.
Menurut Ali, keberhasilan memperbaiki tata kelola keuangan tidak hanya diukur dari capaian opini audit, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah menjadikan hasil pemeriksaan sebagai momentum pembenahan. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, kualitas pengelolaan keuangan akan semakin baik dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar penyelesaian rekomendasi BPK dilakukan tepat waktu sesuai mekanisme yang berlaku. DPRD, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses tersebut berjalan secara optimal.
“Target kita bukan hanya mengembalikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Ketika tata kelola semakin baik, kepercayaan masyarakat akan meningkat dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih maksimal,” pungkas Ali.
(ADV)
