PATI, umbara.co.id — Persoalan yang dihadapi petani tambak dan garam di Kabupaten Pati dinilai membutuhkan penanganan melalui kebijakan yang berkelanjutan. DPRD Pati mendorong adanya regulasi khusus yang dapat menjadi dasar pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, mengatakan sektor tambak dan garam memiliki karakteristik berbeda dengan sektor pertanian lainnya. Karena itu, diperlukan aturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan petani di wilayah pesisir.
Menurutnya, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) akan memberikan arah yang lebih jelas bagi pemerintah dalam menyusun program pemberdayaan petani tambak dan garam.
“Selama ini perhatian kepada petani tambak dan garam perlu terus diperkuat. Kalau ada regulasi khusus, pemerintah punya pijakan yang lebih jelas untuk menyusun kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka,” ujar Muslihan.
Politisi PPP itu menilai Perda nantinya tidak hanya berbicara mengenai bantuan, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam mengembangkan sektor tambak dan garam secara menyeluruh.
Mulai dari pembinaan, peningkatan produksi, penguatan kelembagaan petani hingga pemasaran hasil produksi dinilai perlu mendapat perhatian dalam regulasi tersebut.
Muslihan berharap pembentukan regulasi tidak dilakukan secara terburu-buru. Kajian dan inventarisasi persoalan di lapangan perlu dilakukan agar aturan yang lahir benar-benar dapat diterapkan.
“Yang kita perlukan bukan sekadar Perda, tetapi regulasi yang bisa dijalankan. Karena itu, persoalan petani di lapangan harus dipetakan terlebih dahulu supaya aturan yang dibuat tidak berhenti di atas kertas,” jelasnya.
Ia menambahkan, sektor tambak dan garam menjadi bagian penting dari ekonomi masyarakat pesisir Pati. Penguatan perlindungan terhadap petani dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan perekonomian daerah.
“Kalau petaninya kuat, sektor usahanya juga akan berkembang. Ini yang harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah dan DPRD,” pungkas Muslihan.
(ADV)
