Menu ✖

Mode Gelap
Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027 Suwarno: BPD Harus Aktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Temuan di SPPG Harus Ditangani, DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh Abid Tekankan Prioritas Pembangunan Jalan Harus Sesuai Kondisi Lapangan Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus Anggaran Infrastruktur Harus Tepat Sasaran, DPRD Pati Soroti Prioritas Pembangunan Jalan

Advertorial

Komisi B DPRD Pati Minta Program Pangan Murah Diperluas hingga Tingkat Desa

badge-check


					Komisi B DPRD Pati Minta Program Pangan Murah Diperluas hingga Tingkat Desa Perbesar

Pati, umbara.co.id – Pelaksanaan program pangan murah di Kabupaten Pati mendapat perhatian khusus dari Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan. Ia mendorong agar program bantuan sembako terjangkau ini tidak hanya berpusat di lokasi tertentu, melainkan dapat menjangkau seluruh desa di wilayah Pati.

Muslihan mengungkapkan bahwa kehadiran pangan murah sejauh ini sangat membantu meringankan beban pengeluaran warga. Oleh karena itu, perluasan jangkauan program menjadi hal yang penting agar manfaatnya dirasakan secara adil dan merata.

“Harapan kami, program pangan murah ini benar-benar bisa dirasakan masyarakat sampai tingkat desa. Mengingat kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan, keberadaan bahan pokok berharga terjangkau sangat dinantikan warga,” ujar Muslihan.

Ia menilai, program ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dalam menjaga daya beli serta stabilitas ekonomi masyarakat. Muslihan pun berharap pemerintah dapat merancang mekanisme pelaksanaan yang tidak hanya luas, tetapi juga berkelanjutan.

“Semakin luas jangkauannya, semakin banyak warga yang terbantu. Ini langkah konkret untuk meringankan beban dapur masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya menekankan pemerataan lokasi, Muslihan juga meminta dinas terkait memperkuat sistem distribusi agar pasokan kebutuhan pokok berjalan lancar dan tepat sasaran. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan DPRD menjadi kunci agar dampak kebijakan ini benar-benar optimal bagi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027

2 Oktober 2026 - 14:39 WIB

Suwarno: BPD Harus Aktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

2 Oktober 2026 - 14:37 WIB

Temuan di SPPG Harus Ditangani, DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh

2 Oktober 2026 - 13:07 WIB

Abid Tekankan Prioritas Pembangunan Jalan Harus Sesuai Kondisi Lapangan

2 Oktober 2026 - 12:41 WIB

Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus

1 Oktober 2026 - 15:40 WIB

Trending di Advertorial