Menu ✖

Mode Gelap
Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus Anggaran Infrastruktur Harus Tepat Sasaran, DPRD Pati Soroti Prioritas Pembangunan Jalan Menata Ulang Koperasi Desa: Antara Ambisi Negara dan Kedaulatan Rakyat KPU KABUPATEN PESAWARAN GELAR RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) Investasi Masuk Pati, DPRD Tekankan Penguatan Kompetensi Tenaga Kerja Wakil Ketua DPRD Dorong Investasi Rp12,6 Triliun Perkuat Infrastruktur Penunjang Ekonomi Pati

Advertorial

Komisi B DPRD Pati Minta PDAM Petakan Titik Kebocoran di Setiap Zona

badge-check


					Komisi B DPRD Pati Minta PDAM Petakan Titik Kebocoran di Setiap Zona Perbesar

PATI, umbara.co.id — Persoalan kehilangan air dalam jaringan distribusi menjadi perhatian Komisi B DPRD Kabupaten Pati. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bening diminta memiliki data yang lebih rinci mengenai tingkat kebocoran di setiap wilayah pelayanan.

Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, mengatakan pemetaan jaringan menjadi langkah penting sebelum perusahaan daerah menentukan tindakan perbaikan.

“Jangan hanya mengetahui berapa jumlah kehilangan air secara keseluruhan. Kami ingin ada pemetaan yang jelas, zona mana yang tingkat kebocorannya tinggi dan apa penyebabnya,” ujar Muslihan.

Menurutnya, data tersebut akan membantu PDAM menentukan prioritas penanganan. Jaringan dengan tingkat kehilangan air paling tinggi dapat segera mendapatkan pemeriksaan dan perbaikan sehingga penanganan tidak dilakukan secara umum tanpa mengetahui titik persoalannya.

Muslihan menilai kebocoran air tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi efisiensi operasional dan pendapatan perusahaan daerah.

Karena itu, Komisi B mendorong PDAM melakukan evaluasi jaringan secara berkala. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan membandingkan volume air yang diproduksi dengan jumlah air yang tercatat sampai ke pelanggan.

“Harus ada sistem pengawasan dari sumber air sampai ke pelanggan. Selisihnya perlu dihitung dan ditelusuri agar kehilangan air bisa ditekan,” katanya.

Ia juga meminta hasil pemetaan nantinya menjadi dasar penyusunan program perbaikan jaringan. Dengan demikian, penggunaan anggaran PDAM dapat lebih terukur dan diarahkan pada titik yang memang membutuhkan penanganan.

Komisi B sebelumnya menyetujui usulan plafon anggaran PDAM Tirta Bening dalam pembahasan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pati.

Muslihan menegaskan, dukungan terhadap anggaran PDAM harus dibarengi dengan peningkatan kinerja perusahaan. Salah satunya melalui pengurangan tingkat kehilangan air dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Harapannya, setelah persoalan jaringan terpetakan, perbaikannya bisa lebih cepat dan pelayanan kepada pelanggan juga semakin baik,” pungkasnya.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus

1 Oktober 2026 - 15:40 WIB

Anggaran Infrastruktur Harus Tepat Sasaran, DPRD Pati Soroti Prioritas Pembangunan Jalan

1 Oktober 2026 - 15:25 WIB

Menata Ulang Koperasi Desa: Antara Ambisi Negara dan Kedaulatan Rakyat

30 September 2026 - 21:12 WIB

KPU KABUPATEN PESAWARAN GELAR RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

30 September 2026 - 19:53 WIB

Investasi Masuk Pati, DPRD Tekankan Penguatan Kompetensi Tenaga Kerja

30 September 2026 - 15:51 WIB

Trending di Advertorial