PATI, umbara.co.id — Komisi D DPRD Kabupaten Pati meminta keberlangsungan program beasiswa bagi 183 mahasiswa penerima menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Program pendidikan tersebut dinilai tidak boleh kembali mengalami keterlambatan pencairan karena menyangkut keberlanjutan kuliah mahasiswa.
Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan persoalan pendanaan tidak berdampak langsung terhadap mahasiswa penerima.
Menurutnya, mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima memiliki kebutuhan pendidikan yang harus dipenuhi secara berkelanjutan.
“Jangan sampai persoalan mekanisme pendanaan kemudian berdampak kepada mahasiswa. Mereka harus tetap kuliah dan menyelesaikan pendidikannya. Pemerintah harus memastikan ada kepastian pembiayaan sampai program ini selesai.”
Program beasiswa tersebut sebelumnya sempat mengalami keterlambatan pencairan selama tiga bulan, yakni April hingga Juni 2026. Pemkab Pati kemudian menyiapkan pencairan sekitar Rp582 juta bagi 183 mahasiswa.
Teguh menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar pola pendanaan program tidak selalu bergantung pada ketersediaan dana dalam waktu tertentu.
“Yang perlu dibenahi bukan hanya pencairan yang tertunda, tetapi sistemnya. Harus ada perencanaan sejak awal supaya kebutuhan mahasiswa sudah terpetakan dan tidak terjadi kekosongan pembayaran.”
Komisi D, lanjutnya, juga berkepentingan memastikan program pendidikan yang menyasar mahasiswa kurang mampu benar-benar memberikan manfaat sampai mereka menyelesaikan studi.
(ADV)
