PATI, umbara.co.id — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pati meminta Pemerintah Kabupaten Pati memastikan setiap alokasi belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki target dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Anggota Fraksi PKB DPRD Pati, Muhammadun, mengatakan keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur berdasarkan besarnya anggaran yang berhasil direalisasikan. Menurutnya, capaian program dan manfaat yang dihasilkan harus menjadi perhatian utama.
“Yang harus menjadi ukuran adalah output dan manfaatnya. Anggaran yang terserap tinggi belum tentu menunjukkan program berjalan efektif,” ujar Muhammadun.
Ia mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan yang memperoleh pembiayaan dari APBD. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang dikeluarkan telah menghasilkan capaian sesuai tujuan.
Muhammadun juga meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, efektivitas penggunaan anggaran dapat dinilai berdasarkan capaian yang lebih objektif, bukan hanya berdasarkan realisasi keuangan.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKB lainnya, Bambang Susilo, menekankan pentingnya penyusunan skala prioritas dalam Perubahan APBD 2026. Keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah perlu menentukan program yang benar-benar membutuhkan dukungan anggaran.
“Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, pemerintah harus berani menentukan prioritas. Kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat harus mendapat perhatian,” kata Bambang.
Ia juga mengingatkan agar kebutuhan belanja rutin tidak terlalu menyerap ruang anggaran sehingga mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Menurut Bambang, alokasi anggaran perlu diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata serta relevan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pati.
Muhammadun menambahkan, prinsip efisiensi sebaiknya diterapkan sejak proses penyusunan program. Perencanaan yang matang dinilai dapat membantu pemerintah menghindari kegiatan yang kurang efektif maupun potensi pemborosan.
“Kalau perencanaannya sudah tepat, potensi pemborosan bisa ditekan sejak awal. Jadi efisiensi jangan baru dipikirkan ketika anggaran sudah berjalan,” ujarnya.
Fraksi PKB berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan struktur belanja yang lebih terukur, memiliki indikator capaian yang jelas, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Pati.
(ADV)
