PATI, umbara.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan antara DPRD dan Bupati menjadi bagian penting untuk memastikan proses penganggaran berjalan tertib dan memiliki kepastian hukum.
Penegasan tersebut disampaikan Ali saat memimpin rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Dalam forum itu, ia menjelaskan dasar mekanisme penetapan perubahan APBD sekaligus menyampaikan sejumlah agenda legislasi yang turut dibahas bersama pemerintah daerah.
Ali merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat 8 yang menyebutkan bahwa perubahan APBD ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna yang dituangkan melalui nota kesepakatan.
Menurut Ali, mekanisme tersebut menjadi landasan penting untuk menjaga koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif, terutama ketika terdapat penyesuaian terhadap rencana keuangan daerah.
“Perubahan APBD tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat kebutuhan anggaran semata. Ada mekanisme yang harus dipenuhi, termasuk kesepakatan antara DPRD dan Bupati agar setiap keputusan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” pernyataan Ali.
Ia menambahkan, proses penetapan perubahan anggaran juga harus memperhatikan hasil evaluasi pemerintah provinsi. Langkah tersebut diperlukan agar dokumen anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain membahas perubahan APBD, rapat paripurna juga mengagendakan persetujuan Perubahan Ketiga atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Pati Tahun 2026.
DPRD turut mendengarkan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengenai hasil pembahasan Raperda di luar Propemperda.
Ali berharap seluruh tahapan penganggaran dan pembentukan regulasi daerah dapat berjalan tertib, transparan, serta sesuai ketentuan hukum.
“Yang terpenting, seluruh proses harus bisa dipertanggungjawabkan. Dengan prosedur yang benar, kebijakan daerah diharapkan memiliki landasan yang kuat dan dapat dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.
(ADV)














