PATI, umbara.co.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Pati menyoroti kondisi fiskal daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan adanya defisit anggaran dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Anggota DPRD Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, menegaskan bahwa APBD harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan keuangan daerah. Anggaran yang direncanakan pemerintah harus mampu memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan warga.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2,748 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp2,786 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp37,94 miliar.
Sementara itu, PAD direncanakan sebesar Rp645,57 miliar, berbanding dengan pendapatan transfer pemerintah pusat yang mencapai Rp2,103 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan Pati masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat.
Muslihan menilai pemerintah daerah perlu memperluas sumber pendapatan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, bukan semata-mata mengandalkan peningkatan pajak dan retribusi.
“Ke depan, APBD harus menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan daerah membiayai pembangunannya sendiri. Potensi usaha lokal perlu dikembangkan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD,” ujar Muslihan.
Menurutnya, penguatan PAD harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Dengan demikian, upaya meningkatkan pendapatan daerah tidak justru menghambat pertumbuhan ekonomi.
PPP berharap penyusunan APBD 2027 mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan, efektivitas belanja, dan penguatan pendapatan daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran tidak hanya mencukupi kebutuhan pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Pati.
(ADV)














