PATI, umbara.co.id — Optimalisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pati menjadi perhatian dalam upaya memastikan seluruh fungsi kedewanan dapat berjalan secara efektif. Dukungan pembiayaan dinilai bukan sekadar untuk menunjang aktivitas administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung kerja DPRD.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Pati dari Fraksi PDIP, Suwarno, mengatakan Sekretariat DPRD memiliki posisi strategis karena menjadi unsur pendukung berbagai kegiatan kelembagaan. Mulai dari pembahasan produk hukum daerah, penyusunan anggaran, hingga pelaksanaan fungsi pengawasan membutuhkan dukungan administrasi dan teknis yang memadai.
Karena itu, ia mendorong agar anggaran yang dialokasikan kepada Sekretariat DPRD benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan kerja DPRD. Program yang tidak memiliki urgensi tinggi perlu dievaluasi sehingga anggaran dapat diarahkan pada kegiatan yang mendukung tugas utama lembaga legislatif.
“Sekretariat DPRD harus menjadi supporting system yang kuat bagi anggota dewan. Anggaran yang tersedia harus benar-benar diarahkan untuk memperlancar fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” kata Suwarno.
Menurutnya, kualitas dukungan sekretariat akan berpengaruh terhadap kelancaran proses kerja DPRD. Pembahasan rancangan peraturan daerah, rapat-rapat alat kelengkapan, pembahasan APBD, hingga kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat membutuhkan kesiapan administrasi dan teknis yang baik.
Suwarno juga mengingatkan agar efisiensi tetap menjadi prinsip dalam pengelolaan anggaran. Efisiensi, menurutnya, bukan berarti mengurangi dukungan terhadap kegiatan DPRD, melainkan menempatkan belanja berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya.
“Jangan sampai efisiensi justru menghambat pekerjaan yang menjadi kewajiban DPRD. Sebaliknya, kegiatan yang kurang prioritas harus bisa dikendalikan agar anggaran lebih banyak menopang fungsi utama kedewanan,” ujarnya.
Ia menilai evaluasi terhadap penggunaan anggaran sebelumnya penting dilakukan sebelum menentukan kebutuhan pada perubahan anggaran. Dari evaluasi tersebut dapat diketahui kegiatan mana yang perlu diperkuat, disesuaikan, atau bahkan dikurangi.
Suwarno berharap penataan anggaran Sekretariat DPRD dapat menghasilkan dukungan kelembagaan yang lebih efektif. Dengan perencanaan yang matang, pekerjaan DPRD di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan diharapkan dapat berjalan tanpa terkendala persoalan administratif maupun teknis.
“Intinya, anggaran sekretariat harus bermuara pada kelancaran kerja DPRD. Ketika dukungan kelembagaannya optimal, fungsi dewan dalam menyusun kebijakan, membahas anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan juga bisa berjalan lebih maksimal,” tandas Suwarno.
(ADV)
