PATI – Serapan aspirasi masyarakat pada agenda reses DPRD Kabupaten Pati memperlihatkan besarnya harapan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap intervensi pemerintah daerah. Warga mendorong adanya dukungan konkret agar sektor usaha kerakyatan ini mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang berkelanjutan.
Anggota Komisi A DPRD Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, Danu Ikhsan HC, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan berbagai masukan yang dihimpun dari konstituen. Menurutnya, sektor UMKM merupakan pilar penting perekonomian daerah yang membutuhkan pengawalan anggaran dan kebijakan secara konsisten.
“Berdasarkan hasil dialog saat reses, masyarakat sangat mengharapkan hadirnya program yang utuh. Bantuan modal memang krusial, tetapi pendampingan usaha dan kemudahan izin menjadi kunci agar mereka bisa mandiri. Aspirasi ini tentu menjadi prioritas kami dalam pembahasan program pembangunan daerah,” ujar Danu Ikhsan HC.
Ia menjelaskan bahwa berbagai persoalan dasar seperti legalitas usaha, pelatihan manajemen keuangan, hingga fasilitasi pemasaran digital masih menjadi kendala utama pelaku usaha di pedesaan. Tanpa adanya pendampingan terstruktur, bantuan modal yang disalurkan berisiko tidak memberikan dampak yang optimal.
Oleh sebab itu, Danu mendorong agar hasil reses ini diserap oleh dinas-dinas teknis terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pihaknya di legislatif bertekad memastikan alokasi anggaran pembangunan berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.
“Tugas kami di DPRD adalah memastikan suara dan kebutuhan riil warga tercermin dalam kebijakan daerah. Penguatan UMKM akan terus kami kawal agar ekonomi Kabupaten Pati tumbuh lebih kuat dan merata,” tegasnya.
