Pati, umbara.co.id– Tiga isu strategis kembali mencuat dari dapil ke meja parlemen. Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (6/5/2025), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati membeberkan hasil reses yang menangkap denyut aspirasi masyarakat di akar rumput. Dari berbagai keluhan yang masuk, tiga hal dinilai paling mendesak: kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengungkapkan bahwa laporan dari anggota dewan mencerminkan keresahan publik yang sudah berlangsung lama. “Aspirasi ini akan kami prioritaskan dalam pembahasan anggaran dan program kerja tahun 2025,” ujarnya dalam forum rapat.
Fasilitas Kesehatan Masih Terbatas
Di bidang kesehatan, keluhan utama berkisar pada minimnya fasilitas puskesmas dan rumah sakit di beberapa wilayah. Bahkan di titik-titik tertentu, tenaga medis dianggap tidak cukup memadai untuk menangani kebutuhan masyarakat. Kelangkaan alat kesehatan juga menjadi masalah serius, terutama di daerah pelosok yang kesulitan akses.
Kondisi ini ironis, mengingat sektor kesehatan menjadi indikator utama kualitas hidup masyarakat. Ketika fasilitas terbatas, beban justru bertambah di rumah sakit rujukan yang sudah kewalahan.
Infrastruktur Jadi Sumber Frustrasi Warga
Permasalahan kedua datang dari sektor infrastruktur. Keluhan terbesar berasal dari jalan dan jembatan yang rusak parah, terutama di jalur-jalur penghubung antar-desa. Musim hujan pun memperburuk situasi karena sistem drainase yang tidak memadai, menyebabkan banjir lokal di banyak titik.
Warga yang bergantung pada akses tersebut untuk bekerja, berdagang, atau ke sekolah, harus menghadapi risiko setiap hari. Masalah ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi menyentuh aspek keselamatan dan produktivitas.
Pendidikan Masih Hadapi Kesenjangan
Di bidang pendidikan, laporan menunjukkan adanya kesenjangan kualitas antara sekolah-sekolah. Beberapa sekolah unggulan maju pesat, sementara banyak lainnya kekurangan fasilitas dasar seperti laboratorium, perpustakaan, dan bahkan bantuan operasional bagi siswa kurang mampu.
Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang kian memperlebar jurang kesempatan, terutama bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.
Komitmen DPRD: Dari Aspirasi ke Aksi?
Menyikapi situasi ini, DPRD berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan eksekutif guna merancang langkah nyata. Namun publik tentu menanti lebih dari sekadar janji. Realisasi di lapangan akan menjadi tolok ukur efektivitas kinerja legislatif dan eksekutif ke depan.
Isu-isu ini bukan baru pertama kali terdengar. Namun kali ini, harapan warga bertumpu pada keberanian anggaran dan kemauan politik untuk menjawab kebutuhan yang nyata dan mendesak.
