Pati, umbara.co.id – Hari itu, Jumat (23/5/2025), langit di atas Kabupaten Pati tampak biasa saja. Namun di dalam gedung DPRD, suasana berbeda terasa. Sejumlah warga dari Kecamatan Batangan datang dengan satu tujuan: menyuarakan harapan mereka. Bukan soal bantuan tunai, bukan juga soal infrastruktur, melainkan tentang limbah ya, limbah pabrik yang selama ini tak mereka sentuh, namun mereka rasa punya nilai.
Warga dari desa-desa seperti Ketitang Wetan, Raci, dan Klayusiwalan berkumpul. Mereka ingin sesuatu yang lebih dari sekadar melihat truk-truk pengangkut limbah keluar dari pabrik PT Hwaseung Pati (PT HWP), perusahaan asal Korea Selatan yang berdiri megah di tanah mereka. Mereka ingin terlibat, ingin mengelola, ingin menjadikan limbah seperti kardus dan sepatu reject itu sebagai sumber penghasilan melalui BUMDes.
Pertemuan mereka dengan DPRD Pati tepatnya Komisi B dan C berlangsung di ruang gabungan. Duduk bersama, saling dengar. Tak ada orasi keras, hanya suara warga yang ingin didengar dan wakil rakyat yang mencoba memahami.
Joni Kurnianto, Ketua Komisi C DPRD Pati, menjadi juru bicara dari pihak dewan. Ia menjelaskan bahwa dari hasil audiensi, diketahui jika selama ini pengelolaan limbah PT HWP ditangani oleh vendor asal Jepara. Hal itu menjadi titik kekecewaan warga. Mereka bertanya-tanya, mengapa limbah yang dihasilkan di tanah mereka justru “dihadiahi” kepada pihak luar?
“Kami dengar warga ingin bisa mengelola limbah itu sendiri. Tapi ternyata memang ada syarat teknis yang tidak bisa disepelekan,” ungkap Joni dengan nada hati-hati.
Menurutnya, PT HWP belum sepenuhnya yakin jika warga siap mengolah limbah tersebut, karena ada ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Tapi bukan berarti pintu tertutup rapat. Di sinilah DPRD hadir sebagai jembatan.
“Kami minta PT HWP untuk tidak hanya bilang ‘tidak bisa’, tapi membimbing warga agar bisa. Kalau warga tidak tahu caranya, ya dibina. Bukan ditinggalkan,” lanjut Joni.
Solusinya? Pelatihan. Pendampingan. Transfer pengetahuan. Agar warga bisa memenuhi standar dan mengelola limbah secara legal dan aman. Dengan begitu, ekonomi desa bisa tumbuh—tidak dengan menunggu bantuan, tapi dengan memanfaatkan apa yang sudah ada.
“Kalau tidak didampingi, ya pasti ditolak terus. Maka kami minta HWP terbuka dan mau membimbing. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal tanggung jawab sosial,” tutup Joni.
(ADV)
