Menu ✖

Mode Gelap
Tanamkan Empati dan Kesopanan, Muntamah Tekankan Pencegahan Bullying Kenaikan Harga Beras Jadi Peringatan, Pemkab Pati Diminta Jaga Ketahanan Pangan Kemarau Panjang Ancam Ketahanan Pangan, Muslihan Minta Pemkab Pati Selamatkan Produksi Ketela Cegah Kecelakaan Angkutan Umum, Satlantas Polresta Pati Periksa Kelaikan Bus di Terminal Kembangjoyo Pasopati Datangi Polresta Pati, Desak Insiden Meninggalnya Kades Sukoharjo Diusut Tuntas Adam Maulana: Becak Listrik Perlu Dukung Produktivitas Pengemudi

Berita

Tarif PBB-P2 Naik, Bupati Pati Sudewo Pastikan Tak Akan Timbulkan Gejolak

badge-check


					Tarif PBB-P2 Naik, Bupati Pati Sudewo Pastikan Tak Akan Timbulkan Gejolak Perbesar

Pati – Di tengah kecemasan masyarakat soal rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bupati Pati, Sudewo, kembali menggelar pertemuan penting. Bertempat di Pendopo Kabupaten pada Jumat (23/5/2025), ia memanggil seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Pati.

Agendanya satu: memastikan bahwa perubahan kebijakan ini dipahami dan diterima, hingga ke akar rumput.

“Alhamdulillah sudah clear dan semua sudah menerima,” ujar Sudewo dengan nada lega setelah pertemuan.

Menurutnya, jalur koordinasi sudah ditempuh dengan matang: dari camat ke kepala desa, dan dari kepala desa ke perangkat desa, hingga akhirnya ke masyarakat.

“Sudah disosialisasikan. Tidak ada masalah lagi,” tegasnya.

Bupati menekankan pentingnya komunikasi yang intensif ke masyarakat. Ia tidak ingin kegaduhan sosial timbul hanya karena informasi yang simpang siur.

Apalagi, belakangan link resmi di laman pbb.patikab.go.id sempat menampilkan tarif lama yang menyesatkan.

“Itu memang sudah terlanjur seperti itu. Sekarang sedang proses cetak revisi. Tapi itu sesungguhnya tidak akurat. Yang akurat adalah kebijakan ini,” tandas Sudewo, memberi penegasan.

Kebijakan baru ini memang memuat angka-angka yang cukup mencolok. Kenaikan tarif bisa mencapai 250 persen. Namun, Sudewo menjelaskan bahwa itu hanya berlaku untuk objek pajak yang sebelumnya belum mengalami penyesuaian.

“Kalau sebelumnya sudah ada transaksi jual beli, ya tidak naik lagi. Karena transaksi itu sudah otomatis menaikkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak),” jelasnya, merinci pendekatan yang dipakai pemerintah kabupaten.

Dengan strategi sosialisasi berlapis dan pendekatan yang disesuaikan kondisi riil lapangan, Pemerintah Kabupaten Pati berharap masyarakat dapat memahami esensi dari kebijakan ini: keadilan fiskal berbasis data aktual.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Tanamkan Empati dan Kesopanan, Muntamah Tekankan Pencegahan Bullying

19 November 2026 - 12:57 WIB

Kenaikan Harga Beras Jadi Peringatan, Pemkab Pati Diminta Jaga Ketahanan Pangan

19 November 2026 - 12:22 WIB

Kemarau Panjang Ancam Ketahanan Pangan, Muslihan Minta Pemkab Pati Selamatkan Produksi Ketela

19 November 2026 - 12:21 WIB

Cegah Kecelakaan Angkutan Umum, Satlantas Polresta Pati Periksa Kelaikan Bus di Terminal Kembangjoyo

19 November 2026 - 12:20 WIB

Pasopati Datangi Polresta Pati, Desak Insiden Meninggalnya Kades Sukoharjo Diusut Tuntas

18 November 2026 - 21:19 WIB

Trending di Berita